Kementerian PANRB Uji Publik Aturan Kompetensi Digital ASN, Ini 3 Kemampuan yang Harus Disiapkan PNS dan PPPK

BUNGKO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai memperkuat kemampuan digital Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyusunan kebijakan baru mengenai kompetensi digital dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan uji publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Uji publik ini digelar untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan peraturan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan resmi.

Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan kemampuan digital pegawai agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dan percepatan transformasi digital pemerintahan.

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati, mengatakan bahwa pelibatan instansi pemerintah pusat maupun daerah sangat penting dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.

Menurutnya, uji publik menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan substantif sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Kami akan lebih banyak mendengarkan masukan. Setelah itu, kami akan mencoba mengkaji bagaimana penyesuaian peraturan ini," ujar Tri.

Ia menjelaskan, rancangan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ini 3 Kompetensi Digital yang Disiapkan untuk ASN

Dalam pemaparan materi, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menjelaskan bahwa kerangka kompetensi digital ASN mencakup tiga kemampuan utama.

Ketiga kemampuan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan aparatur pemerintah menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sistem pelayanan publik.

Berikut tiga kompetensi digital yang disiapkan:

1. Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan ASN dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat, kritis, aman, serta bertanggung jawab.

Kemampuan ini penting agar pegawai pemerintah dapat menggunakan berbagai platform dan informasi digital untuk menunjang pekerjaan serta pelayanan kepada masyarakat.

2. Keahlian Digital

Keahlian digital berkaitan dengan kemampuan teknis ASN dalam menggunakan dan mengoperasikan teknologi, aplikasi, serta sistem digital sesuai kebutuhan pekerjaan.

Dengan kemampuan tersebut, ASN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan, mengelola data, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas pemerintahan.

3. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan digital merupakan kemampuan aparatur dalam mendorong perubahan dan mengarahkan pemanfaatan teknologi di lingkungan organisasi.

Kompetensi ini dibutuhkan agar transformasi digital tidak hanya bergantung pada penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga didukung pola kepemimpinan dan budaya kerja yang adaptif.

Pengembangan ketiga kompetensi tersebut nantinya dilakukan melalui pemetaan kebutuhan, pembelajaran berkelanjutan, serta pengukuran melalui asesmen dan pengakuan hasil pembelajaran.

Budaya Digital ASN Juga Akan Diperkuat

Selain kompetensi individu, rancangan kebijakan Kementerian PANRB juga mengatur penguatan budaya digital di lingkungan instansi pemerintah.

Terdapat empat dimensi budaya digital yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Pelayanan digital.

2. Tata kelola digital.

3. Pembelajaran dan adaptasi digital.

4. Kolaborasi dan inovasi digital.

Keempat dimensi tersebut diharapkan menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam membangun lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan sistem kerja, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dari 2.311 ASN Kota Bandung Sudah Ikuti Uji Kompetensi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan uji kompetensi digital bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kegiatan tersebut telah menjangkau lebih dari 2.311 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Hasil pengukuran digunakan untuk mengetahui kapasitas aparatur, memetakan kesenjangan kompetensi, serta menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang lebih terarah.

Pemkot Bandung juga mengembangkan Bandung Learning Center dan Assessment Center sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur.

Iskandar menegaskan bahwa penguasaan teknologi harus diikuti dengan kemampuan mengolah data, menjaga keamanan informasi, dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital pemerintah bukan semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti. Di sinilah ukuran keberhasilan transformasi digital," tegas Iskandar.

Apakah Kompetensi Digital Ini Berlaku untuk Semua PNS dan PPPK?

Rancangan kebijakan ini menjadi perhatian bagi seluruh ASN, termasuk PNS dan PPPK, karena berkaitan dengan arah pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, perlu dipahami bahwa kegiatan 3 November 2026 tersebut merupakan uji publik rancangan peraturan, bukan pengumuman pelaksanaan tes kompetensi digital nasional bagi seluruh ASN.

Masukan dari perwakilan instansi pusat dan daerah akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan peraturan ditetapkan.

Ke depan, kerangka kompetensi digital tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan kemampuan aparatur sekaligus menyusun program peningkatan kualitas SDM ASN secara lebih terukur.

Penguatan literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih modern, efektif, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Catatan: Hingga informasi ini disusun, kegiatan tersebut masih dalam tahap uji publik rancangan peraturan. Belum ada ketentuan dalam informasi yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh PNS dan PPPK sudah diwajibkan mengikuti tes kompetensi digital dalam waktu tertentu.