Kemendikdasmen Siapkan 172 Ribu Kuota CPNS Guru, Wilayah 3T Jadi Prioritas! Ini Syarat dan Peluang bagi Guru Honorer
JAKARTA, BUNGKO NEWS – Kabar baik bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
JAKARTA, BUNGKO NEWS – Kabar baik bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sekitar 172 ribu kuota untuk pengangkatan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur seleksi CPNS. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa sekitar 172 ribu guru non-ASN saat ini sudah menjalankan tugas mengajar. Formasi yang disiapkan pemerintah diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka memperoleh status ASN melalui jalur PNS.
Menurut Nunuk, kesempatan seleksi terbuka bagi berbagai kalangan yang memenuhi persyaratan, baik guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memilikinya.
172 Ribu Guru Non-ASN Berpeluang Menjadi PNS
Pemerintah menyiapkan formasi tersebut untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik yang selama ini masih dipenuhi oleh guru berstatus non-ASN.
Dengan kebijakan ini, guru honorer yang memenuhi persyaratan memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS dan memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.
Namun, terdapat persyaratan pendidikan yang harus diperhatikan. Guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 belum dapat mengikuti seleksi CPNS guru melalui skema tersebut.
Sementara itu, guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administrasi dapat mempersiapkan diri mengikuti seleksi sesuai ketentuan pemerintah.
Batas Usia Maksimal 35 Tahun, Guru di Atas Usia Itu Bisa Melalui PPPK
Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan calon peserta adalah batas usia.
Mengacu pada penjelasan Nunuk Suryani, seleksi CPNS memiliki batas usia maksimal 35 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, guru non-ASN yang telah berusia lebih dari 35 tahun tidak dapat mengikuti jalur CPNS melalui formasi tersebut.
Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan alternatif melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan demikian, guru yang tidak memenuhi persyaratan usia CPNS tetap memiliki peluang untuk memperoleh status ASN melalui mekanisme PPPK.
Guru Bersertifikat Pendidik dan Non-Serdik Sama-Sama Berpeluang
Hal menarik dari kebijakan ini adalah kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya diberikan kepada guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik.
Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik juga berpeluang mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendidikan dan ketentuan lainnya.
Kebijakan tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi maupun calon guru yang ingin berkarier sebagai ASN.
Meski demikian, calon peserta tetap perlu memperhatikan persyaratan formasi, kualifikasi pendidikan, usia, serta ketentuan seleksi yang nantinya diumumkan secara resmi.
PPPK Paruh Waktu Akan Dialihkan Menjadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027
Selain menyiapkan formasi CPNS, pemerintah juga merencanakan penataan status guru PPPK paruh waktu.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya menyampaikan bahwa pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada Januari 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pemerintah juga menegaskan bahwa guru non-ASN yang belum berhasil mengikuti atau lolos seleksi PNS tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas mengajar sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Wilayah 3T Menjadi Perhatian Pemerintah
Pemenuhan kebutuhan guru di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pengadaan tenaga pendidik.
Selama ini, sejumlah daerah masih menghadapi persoalan keterbatasan guru, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kesulitan mendapatkan guru profesional.
Melalui pengadaan CPNS guru, pemerintah berharap distribusi tenaga pendidik dapat semakin merata sehingga anak-anak di wilayah terpencil memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.
Kebijakan ini juga diharapkan memberikan daya tarik bagi tenaga pendidik untuk mengabdi di daerah yang selama ini mengalami kekurangan guru.
Apa yang Harus Dipersiapkan Guru Honorer?
Bagi guru honorer yang ingin mengikuti seleksi CPNS, ada sejumlah hal yang sebaiknya mulai dipersiapkan sejak sekarang:
-
Memastikan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV sesuai persyaratan formasi.
-
Memastikan usia masih memenuhi ketentuan seleksi CPNS.
-
Menyiapkan dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.
-
Menyiapkan ijazah dan dokumen pendukung pendidikan.
-
Memastikan data kepegawaian dan riwayat mengajar tercatat dengan benar.
-
Mempelajari materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
-
Memantau pengumuman resmi mengenai jadwal, formasi, dan persyaratan pendaftaran.
Perlu diingat, daftar tersebut merupakan persiapan awal. Persyaratan administrasi final tetap mengikuti pengumuman resmi seleksi CPNS.
Kesimpulan
Rencana penyiapan sekitar 172 ribu kuota CPNS guru menjadi angin segar bagi tenaga pendidik non-ASN yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian.
Kesempatan mengikuti seleksi terbuka bagi guru yang memenuhi persyaratan, termasuk mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Sementara itu, guru yang telah melewati batas usia CPNS tetap dapat mempertimbangkan jalur PPPK.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi jadwal pendaftaran atau pembukaan formasi yang belum diumumkan secara resmi. Seluruh informasi mengenai seleksi ASN harus merujuk pada pengumuman pemerintah melalui kanal resmi Kemendikdasmen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait