Kabar Terbaru ASN! Kementerian PANRB Siapkan Aturan Kompetensi Digital, Ini 3 Kemampuan yang Dinilai

JAKARTA, BUNGKO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai mematangkan kebijakan baru terkait penguatan kompetensi digital dan budaya digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah tersebut dilakukan melalui uji publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah yang digelar di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Uji publik ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan regulasi sebelum ditetapkan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang disusun dapat diterapkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai kebutuhan transformasi digital birokrasi.

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati, menjelaskan bahwa uji publik tersebut bukan sekadar tahapan formalitas, melainkan ruang untuk mendapatkan masukan substantif dari berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, masukan dari instansi pemerintah diperlukan agar rancangan kebijakan benar-benar dapat dipahami dan diterapkan dalam pengembangan kompetensi ASN.

Tiga Kemampuan Digital yang Perlu Dimiliki ASN

Dalam pembahasan penguatan kompetensi digital ASN, terdapat tiga dimensi penting yang menjadi perhatian, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital.

Ketiga kemampuan tersebut diperlukan agar ASN tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.

Berikut penjelasannya:

1. Literasi Digital

Literasi digital berkaitan dengan kemampuan ASN memahami, mengakses, mengolah, serta mengevaluasi informasi melalui teknologi digital.

Kemampuan ini juga mencakup kesadaran terhadap keamanan informasi, perlindungan data, serta penggunaan teknologi secara bijak dalam menjalankan tugas pemerintahan.

2. Keahlian Digital

Keahlian digital merupakan kemampuan praktis ASN dalam menggunakan perangkat, aplikasi, dan sistem digital untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.

Dengan kemampuan tersebut, aparatur diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta menghasilkan pelayanan publik yang lebih mudah dan efektif.

3. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan digital berkaitan dengan kemampuan memimpin dan mengarahkan perubahan berbasis teknologi di lingkungan organisasi pemerintahan.

ASN yang memiliki kemampuan ini diharapkan mampu mendorong inovasi, membangun pola kerja digital, serta mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya Digital Juga Menjadi Perhatian

Selain kompetensi individu, Kementerian PANRB juga memberikan perhatian terhadap pembentukan budaya digital di lingkungan instansi pemerintah.

Budaya digital tidak hanya berarti menggunakan aplikasi atau memindahkan dokumen dari kertas menjadi dokumen elektronik.

Lebih dari itu, transformasi digital membutuhkan perubahan pola pikir, kebiasaan kerja, kolaborasi, dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik seperti SRIKANDI yang harus diikuti dengan perubahan cara kerja agar proses administrasi pemerintahan menjadi lebih efektif.

2.311 ASN Bandung Telah Mengikuti Uji Kompetensi Digital

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memulai penguatan kompetensi digital melalui uji kompetensi yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kegiatan tersebut telah mencakup lebih dari 2.311 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan aparatur, memetakan kesenjangan kompetensi, serta menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang lebih terarah.

Pemkot Bandung juga mendukung peningkatan kemampuan aparatur melalui Bandung Learning Center, Assessment Center, pelatihan, webinar nasional maupun internasional, serta pertukaran pengalaman kerja.

Iskandar berharap peningkatan kompetensi digital tidak hanya menghasilkan sertifikat atau menambah pengetahuan ASN.

Namun, hasil pembelajaran harus diwujudkan dalam perbaikan proses kerja, peningkatan kinerja, dan inovasi pelayanan publik.

Target Kompetensi Digital ASN dalam RPJMN 2025–2029

Penguatan kompetensi digital ASN merupakan bagian dari arah kebijakan transformasi digital pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam target nasional yang disampaikan Kementerian PANRB, persentase ASN dengan kompetensi digital optimal ditargetkan mencapai 50 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 90 persen pada 2029.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pengukuran kompetensi digital dirancang menggunakan sistem terintegrasi.

Melalui mekanisme ini, instansi pemerintah nantinya menyampaikan data sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sistem kemudian digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kompetensi digital ASN.

Sebelumnya, pengembangan instrumen asesmen kompetensi dan budaya digital juga telah melalui uji coba di sejumlah instansi pemerintah, termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Apakah ASN Wajib Mengikuti Aturan Baru Ini?

Uji publik yang dilaksanakan Kementerian PANRB menunjukkan bahwa pemerintah sedang mematangkan rancangan kebijakan mengenai kompetensi digital ASN.

Namun, penting dipahami bahwa kegiatan tersebut merupakan pembahasan rancangan peraturan, bukan pengumuman bahwa aturan baru sudah resmi berlaku.

Dengan demikian, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan, mekanisme pengukuran, dan penerapannya masih perlu merujuk pada regulasi final yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Penguatan kompetensi digital ini diharapkan dapat mendorong ASN di seluruh Indonesia menjadi aparatur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu bekerja secara efektif, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Transformasi digital pada akhirnya bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat mempermudah pekerjaan pemerintah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.