Gaji Maksimal Rp10 Juta Bakal Bebas Pajak 2027, 7,54 Juta Karyawan Jadi Sasaran

JAKARTA – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang direncanakan berlaku pada 2027. Program ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 7,54 juta karyawan dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja sektor formal yang selama ini harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP agar dapat menjangkau pekerja dari seluruh sektor usaha.

Menurut Airlangga, fasilitas tersebut ditujukan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 7,54 juta pekerja yang memenuhi kriteria penerima insentif tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga di kantornya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

7,54 Juta Pekerja Berpeluang Mendapat Insentif Pajak

Program PPh Pasal 21 DTP merupakan fasilitas ketika pajak penghasilan karyawan yang memenuhi persyaratan dibayarkan oleh pemerintah.

Dengan skema ini, pekerja tidak perlu menanggung sendiri kewajiban PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dari penghasilannya selama memenuhi ketentuan program.

Airlangga menjelaskan bahwa sasaran utama insentif ini adalah pekerja sektor formal dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta setiap bulan.

Artinya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tambahan ruang keuangan bagi jutaan pekerja karena beban pajak penghasilan mereka ditanggung oleh pemerintah.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa fasilitas ini merupakan insentif pajak, bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta otomatis bebas dari semua jenis pajak.

Tahun 2027 Cakupan Penerima Diperluas ke Seluruh Sektor

Perluasan penerima menjadi salah satu perubahan penting dalam kebijakan PPh Pasal 21 DTP tahun 2027.

Sebagai perbandingan, pada 2026 insentif serupa masih diberikan secara terbatas kepada pekerja di lima bidang usaha, yaitu:

1. Industri alas kaki.

2. Industri tekstil dan pakaian jadi.

3. Industri furnitur.

4. Industri kulit dan barang dari kulit.

5. Sektor pariwisata.

Sementara itu, untuk 2027 pemerintah merancang perluasan fasilitas tersebut agar dapat menjangkau pekerja di seluruh sektor usaha.

Dengan demikian, pekerja formal yang sebelumnya tidak termasuk dalam sektor penerima insentif berpeluang memperoleh manfaat apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Bagaimana Dampaknya terhadap Take Home Pay?

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan penghasilan bersih atau take home pay pekerja.

Selama ini, PPh Pasal 21 menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan karyawan. Apabila pajak tersebut ditanggung pemerintah, maka pekerja yang memenuhi persyaratan tidak lagi menanggung potongan pajak tersebut selama periode pemberian insentif.

Dengan demikian, penghasilan bersih yang diterima karyawan berpotensi menjadi lebih besar.

Kebijakan ini juga diharapkan membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup dan biaya ekonomi yang terus berkembang.

Jangan Keliru, Bebas Pajak Berbeda dengan Kenaikan PTKP

Selain insentif PPh Pasal 21 DTP, pemerintah juga sedang membahas rencana penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi masih sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan.

Rencana kenaikan PTKP merupakan kebijakan berbeda dengan PPh Pasal 21 DTP.

• PPh Pasal 21 DTP: Pajak penghasilan pekerja yang memenuhi kriteria dibayarkan oleh pemerintah.

• Kenaikan PTKP: Menaikkan batas penghasilan yang tidak dikenakan PPh orang pribadi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa perubahan PTKP direncanakan pada 2027, tetapi tidak langsung diberlakukan pada Januari karena masih dalam pembahasan.

Aturan Teknis Masih Ditunggu

Meskipun pemerintah telah menyampaikan rencana perluasan insentif pajak tersebut, masyarakat belum bisa memastikan seluruh persyaratan penerima.

Airlangga belum memerinci mekanisme pelaksanaan, termasuk ketentuan teknis perluasan penerima PPh Pasal 21 DTP untuk seluruh sektor usaha.

Karena itu, kepastian mengenai siapa saja yang berhak menerima fasilitas tersebut masih menunggu aturan resmi pemerintah.

Pekerja dan perusahaan diharapkan mengikuti perkembangan kebijakan melalui pengumuman Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Kesimpulan

Rencana pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pekerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Dengan perkiraan sasaran mencapai 7,54 juta pekerja bergaji maksimal Rp10 juta per bulan, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat cukup luas, terutama karena cakupannya direncanakan tidak lagi terbatas pada lima sektor usaha seperti tahun 2026.

Namun, masyarakat perlu menunggu aturan teknis sebelum memastikan besaran manfaat dan persyaratan penerimanya.