Bansos Tak Lagi Subsidi Barang, Prabowo Siapkan Skema Transfer Tunai

JAKARTA – Pemerintah bersiap melakukan perubahan besar dalam sistem penyaluran perlindungan sosial (Perlinsos). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlinsos Digital pada 10 November 2026 dengan konsep bantuan sosial (bansos) berbentuk transfer tunai atau cash transfer.

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Melalui skema baru ini, pemerintah ingin mengubah pola pemberian subsidi yang selama ini sebagian diberikan melalui produk atau komoditas menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Luhut Ungkap Pemerintah Akan Beralih ke Cash Transfer

Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bertujuan menciptakan sistem bantuan yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam skema tersebut, masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial nantinya akan menerima bantuan dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah secara bertahap diarahkan untuk tidak lagi memberikan subsidi kepada produk, melainkan menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan ini diharapkan membuat penerima memiliki keleluasaan dalam menggunakan bantuan sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Perlinsos Digital Sudah Diuji Coba di 514 Kabupaten/Kota

Sebelum diluncurkan secara nasional, program Perlinsos Digital telah menjalani tahap uji coba di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan data yang disampaikan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mochamad Firman Hidayat, hingga 20 Oktober 2026 tercatat sekitar 11,5 juta kepala keluarga telah masuk dalam proses pendaftaran.

Selain itu, pemerintah telah melibatkan sekitar 775 ribu Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

Sementara itu, jumlah pendaftar melalui portal digital disebut telah mencapai lebih dari 600 ribu per hari.

Kehadiran agen tersebut diharapkan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital agar tetap dapat mengikuti proses pendataan.

Hasil Uji Coba di Bali, Kesalahan Penyaluran Mulai Berkurang

Salah satu hasil yang menjadi perhatian pemerintah adalah pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Bali.

Dalam hasil piloting yang disampaikan pemerintah, angka exclusion error atau kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan bantuan mengalami penurunan sebesar 24,1 persen.

Sementara itu, inclusion error atau kondisi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan dilaporkan turun sebesar 4,1 persen.

Hasil tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemanfaatan teknologi digital berpotensi memperbaiki ketepatan data penerima perlindungan sosial.

Meski demikian, pembaruan dan verifikasi data tetap menjadi bagian penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Kapan Bansos Cash Transfer Mulai Diterapkan?

Masyarakat perlu memahami bahwa peluncuran Perlinsos Digital pada 10 November 2026 tidak otomatis berarti seluruh bantuan sosial langsung berubah menjadi transfer tunai pada tanggal tersebut.

Pemerintah masih menargetkan proses integrasi dan pemutakhiran data penerima hingga akhir 2026.

Adapun penerapan skema baru direncanakan mulai diuji pada kuartal I 2027 atau sekitar Januari hingga Maret 2027.

Pemutakhiran data akan melibatkan integrasi data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta data dari berbagai kementerian dan lembaga.

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga akan dimanfaatkan untuk membantu proses pengolahan dan pencocokan data.

Rata-Rata Nilai Bantuan Disebut Mencapai Rp5,4 Juta

Dalam pemaparan mengenai skema perlindungan sosial tersebut, disebutkan bahwa rata-rata nilai bantuan dari berbagai program yang dihimpun mencapai Rp5,4 juta per orang.

Namun, angka tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai nominal bansos baru yang akan diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

Besaran bantuan yang diterima nantinya tetap bergantung pada jenis program, kriteria penerima, hasil pemutakhiran data, serta ketentuan pemerintah.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggap seluruh penerima PKH, BPNT, maupun program bantuan lainnya akan memperoleh uang tunai sebesar Rp5,4 juta.

Bagaimana Nasib Penerima PKH dan BPNT?

Perubahan skema Perlinsos Digital tentu menjadi perhatian masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, rencana peralihan menuju sistem cash transfer tidak berarti seluruh penerima PKH dan BPNT otomatis mendapatkan bantuan dengan nominal yang sama atau langsung mengalami perubahan mekanisme pencairan.

Masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai mekanisme pelaksanaan, kriteria penerima, jenis bantuan yang masuk dalam skema baru, serta jadwal penerapannya.

Selama belum ada ketentuan resmi yang mengubah program berjalan, masyarakat sebaiknya tetap mengikuti informasi penyaluran bansos melalui saluran resmi pemerintah.

Masyarakat Diminta Memastikan Data Kependudukan

Dengan penerapan sistem perlindungan sosial berbasis digital, validitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan penyaluran bantuan.

Masyarakat perlu memastikan data kependudukan, seperti NIK, Kartu Keluarga, dan informasi anggota keluarga, sesuai dengan dokumen resmi.

Selain itu, masyarakat diimbau berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program Perlinsos Digital, terutama tautan pendaftaran yang meminta data pribadi atau kode OTP.

Peluncuran pada 10 November 2026 diharapkan menjadi langkah awal transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Namun, kepastian mengenai penerima, nominal, dan mekanisme penyaluran bansos tunai masih menunggu aturan serta pengumuman resmi pemerintah.