Aturan Baru MBG Rp3.000 per Penerima Manfaat, BGN Pastikan Gaji Pengawas SPPG Tetap Aman

BUNGKO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penegasan terkait kebijakan baru pembatasan biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Kebijakan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi ataupun mengganggu pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepastian ini menjadi perhatian para tenaga pengawas maupun mitra pengelola dapur MBG. Pasalnya, perubahan mekanisme pembiayaan operasional SPPG sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya penyesuaian anggaran untuk membayar tenaga yang bertugas mengawasi aspek gizi dan administrasi keuangan.

BGN menegaskan bahwa komponen gaji kedua tenaga pengawas tersebut berada di luar batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat.

Dengan demikian, pembatasan biaya operasional tidak dapat dijadikan alasan untuk memotong hak pembayaran gaji Pengawas Gizi maupun Pengawas Keuangan.

BGN Tegaskan Gaji Pengawas Tidak Dipotong

Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Tysa Novenny, meminta para mitra dan tenaga pengawas SPPG agar tidak khawatir terhadap kebijakan penyesuaian pembiayaan Program MBG.

Menurutnya, gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan memiliki alokasi tersendiri sehingga tidak masuk dalam komponen biaya operasional yang dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

Penegasan tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama mengenai pemisahan anggaran operasional dan pembayaran tenaga pengawas.

BGN juga menjelaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran agar setiap komponen pembiayaan digunakan sesuai peruntukannya.

Artinya, meskipun terdapat pembatasan biaya operasional dapur, pembayaran gaji tenaga pengawas tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pembayaran Gaji Pengawas Melalui Top Up Virtual Account

Terkait mekanisme pembayaran, Tysa menjelaskan bahwa anggaran untuk Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap disalurkan melalui mekanisme top up virtual account (VA) kepada masing-masing SPPG.

Penyaluran dana tersebut dilakukan setiap 10 hari sekali.

Dalam setiap proses pengisian saldo virtual account, anggaran yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan program, mulai dari pembelian bahan baku pangan, biaya operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, hingga pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.

Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan pembiayaan setiap SPPG tetap dapat dipenuhi berdasarkan komponen anggaran yang telah ditetapkan.

Pemisahan alokasi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa batas biaya operasional Rp3.000 tidak mencakup gaji kedua tenaga pengawas.

Mengapa Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp3.000?

Pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat merupakan bagian dari upaya pemerintah mengendalikan pengeluaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, BGN menemukan adanya pengajuan biaya operasional sejumlah dapur SPPG yang dinilai terlalu tinggi. Bahkan, terdapat pengeluaran yang dilaporkan mencapai Rp10.000 per penerima manfaat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi pengelolaan anggaran program MBG.

Melalui pengaturan baru, pemerintah berupaya memastikan biaya operasional dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun aspek keamanan dan mutu makanan.

BGN juga menekankan pentingnya manajemen dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan operasional, hingga proses pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

Dengan pengelolaan yang terencana, anggaran yang disediakan negara diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.

Insentif Mitra SPPG Juga Mengalami Penyesuaian

Selain pembatasan biaya operasional, terdapat penyesuaian pada skema insentif fasilitas dapur MBG yang diterima mitra.

Dalam mekanisme sebelumnya, mitra memperoleh insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari. Namun, skema tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp2.000 per penerima manfaat.

Pemberian insentif tersebut mempertimbangkan ketersediaan fasilitas serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing SPPG.

Perubahan ini dimaksudkan agar pemberian insentif lebih proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kondisi pelayanan dapur.

BGN menyatakan bahwa penyesuaian tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih terukur sekaligus menjaga keberlangsungan pelaksanaan program.

Apakah Jumlah Relawan SPPG Harus Dikurangi?

Selain persoalan gaji pengawas, kebijakan pembatasan biaya operasional juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan pengurangan jumlah relawan yang bekerja di dapur SPPG.

BGN menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi pengelola dapur untuk mengurangi jumlah relawan, termasuk petugas pemorsian dan sopir.

Penentuan kebutuhan tenaga relawan tetap mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur.

BGN memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan per hari agar pengelola SPPG dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas pelayanan dan ketentuan anggaran.

Dengan demikian, pengelola dapur diharapkan melakukan pengaturan tenaga kerja secara proporsional tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan MBG.

Pengelola SPPG Diminta Memahami Komponen Anggaran

Penegasan BGN mengenai pemisahan gaji pengawas dari batas biaya operasional menjadi informasi penting bagi mitra dan seluruh tenaga yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pengelola SPPG perlu memahami bahwa setiap komponen pembiayaan memiliki peruntukan masing-masing. Karena itu, pembatasan biaya operasional tidak boleh disalahartikan sebagai pengurangan seluruh anggaran yang digunakan untuk menjalankan dapur.

Kejelasan mekanisme pembiayaan juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan program, khususnya terkait pembayaran hak tenaga pengawas dan kebutuhan operasional lainnya.

BGN memastikan gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.