Proses ini dimulai dengan data yang akurat dan valid.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan data penerima manfaat adalah data tunggal yang menjadi rujukan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Setelah data valid, tahap selanjutnya adalah intervensi.
Intervensi PKH meliputi berbagai aspek perlindungan dan jaminan sosial, mulai dari perlindungan inklusif dan adaptif hingga bantuan dan jaminan sosial lainnya.
Ini mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, dan pangan bagi keluarga penerima manfaat.
Tahap akhir dari bisnis proses ini adalah program-program pemberdayaan.
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui bantuan dan jaminan sosial, PKH juga berorientasi pada pemberdayaan keluarga agar mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.
Dengan gambaran yang komprehensif ini, diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi jutaan keluarga di Indonesia.
Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan sosial ekonomi. ***
