Sebagai bagian dari aparatur sipil negara, PPPK paruh waktu diharapkan memiliki loyalitas terhadap negara dan instansi, serta bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan.
4. Mematuhi Peraturan yang Berlaku:
PPPK paruh waktu wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku bagi aparatur sipil negara.
5. Bersedia Dievaluasi Secara Berkala:
Status PPPK paruh waktu akan dievaluasi secara berkala.
Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah mereka layak untuk dipertimbangkan menjadi PPPK penuh waktu atau bahkan menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Dengan adanya KepmenPAN-RB No. 16 Tahun 2025 ini, pemerintah berharap dapat mendorong terciptanya ASN yang profesional, loyal, dan bertanggung jawab, meskipun dalam kapasitas kerja yang lebih terbatas. ***
