DT-SEN

JAKARTA - Dua jenis bantuan sosial (bansos) terpantau cair di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Oktober 2025, sementara pemerintah mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun. Pencairan bansos tahap 4 periode Oktober-Desember 2025 yang sempat menghilang dari sistem kini mulai bergulir secara bertahap di sejumlah daerah. Berdasarkan pantauan terkini, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah telah melaporkan masuknya saldo bansos ke rekening KKS mereka. Terdapat dua jenis bansos yang terpantau cair, yakni BPNT sebesar Rp600.000 melalui Bank Mandiri dan PKH senilai Rp1.200.000 melalui Bank BNI. Pencairan Bansos Tahap 4 Mulai Bergulir Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa pencairan bansos tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2025 telah mulai bergulir secara bertahap di akhir Oktober 2025. Meskipun sempat menghilang dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), pencairan bansos triwulan keempat ini akhirnya menunjukkan titik terang. "Hilangnya progres bansos dari sistem bukan berarti program dihentikan, melainkan disebabkan oleh pembaruan sistem internal yang sedang dilakukan oleh Kemensos," jelas sejumlah pendamping sosial di lapangan. Pembaruan sistem bertujuan untuk menyinkronkan data penerima dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) agar penyaluran tahap 4 dapat dilakukan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan tanpa tumpang tindih data. Selain bansos tahap 4, terdapat juga pencairan bantuan susulan untuk tahap 2 dan 3, terutama bagi penerima baru hasil peralihan dari kantor pos. Beberapa KPM juga melaporkan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 untuk jenjang SD. Status SI Jadi Penanda Pencairan Bagi KPM yang menantikan pencairan PKH dan BPNT Tahap Keempat, diimbau untuk memantau status SI (Standing Instruction) pada data online. Status ini merupakan kode penanda bahwa proses transfer dana sudah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial kepada bank penyalur. "Meskipun KPM menantikan pencairan PKH dan BPNT Tahap Keempat, yang saat ini tengah digelontorkan adalah bantuan susulan dan tambahan," ungkap salah satu pendamping sosial. Adapun tambahan bantuan berupa beras dan minyak goreng akan diberikan kepada penerima BPNT tahap 4. Setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kg (10 kg per bulan) dan minyak goreng 4 liter (2 liter per bulan) yang diberikan langsung satu kali untuk dua bulan. Evaluasi Penerima PKH Lebih dari 5 Tahun Sementara itu, pemerintah mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap KPM PKH yang telah menerima bansos lebih dari lima tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bansos tepat sasaran, transparan, dan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang. "Proses evaluasi sudah mulai berjalan melalui sistem SNG (Sistem Nasional Graduasi). Para pendamping melakukan ground check ke rumah-rumah KPM untuk memastikan kelayakan mereka tetap menerima bansos," jelas Kholikul Ihsan, analis bansos dari Radar Bogor. Terdapat dua jenis graduasi yang sedang diterapkan: 1. Graduasi Usulan Pemberdayaan: Bagi KPM produktif yang masih bisa bekerja atau memiliki usaha kecil, mereka akan "diluluskan" dan diarahkan ke program PPSE (Program Peningkatan Produktivitas Sosial Ekonomi). Mereka berpotensi mendapat bantuan modal usaha hingga Rp5 juta. 2. Graduasi Mandiri: Penerima yang secara sukarela mengundurkan diri dari program karena sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup, misalnya karena pendapatannya sudah di atas UMK, atau memiliki anggota keluarga yang menjadi ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD. Ciri-ciri KPM yang Akan Digraduasi Berdasarkan informasi dari sejumlah pendamping PKH di lapangan, berikut beberapa ciri penerima PKH yang kemungkinan besar akan masuk daftar graduasi: 1. Telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun tanpa perubahan kondisi ekonomi. 2. Masih usia produktif dan mampu bekerja (di bawah 60 tahun). 3. Memiliki usaha atau sumber pendapatan tetap di atas UMK. 4. Memiliki aset bernilai tinggi (tanah, kendaraan, atau tabungan besar). 5. Anggota keluarga terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, atau pejabat publik. Pendamping sosial akan melakukan ground check langsung, dibantu data digital dari sistem DTKS dan PPATK, untuk memastikan akurasi data. Perbedaan Graduasi dan Exclude Kementerian Sosial menegaskan bahwa kebijakan graduasi bukan bentuk pemutusan bantuan secara sepihak, melainkan strategi pemberdayaan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bansos. "Graduasi dianggap sebagai bentuk 'wisuda sosial', yaitu transisi dari penerima bantuan menjadi warga yang mandiri dan berdaya," jelas Khairunnisa RB, jurnalis Radar Bogor. Hal ini berbeda dengan exclude yang merupakan penghentian bantuan secara otomatis oleh sistem karena penerima dinilai tidak layak, misalnya memiliki saldo rekening di atas Rp5 juta, terdaftar sebagai direktur yayasan, atau terlibat transaksi game online terlarang. Imbauan untuk KPM Bagi KPM yang namanya masuk dalam daftar evaluasi, diimbau untuk tidak panik dan aktif berkoordinasi dengan pendamping PKH setempat. Sebab graduasi bukan akhir dari bantuan, melainkan awal dari kemandirian baru. "Program graduasi PKH 2025 menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi," pungkas perwakilan Kemensos. Dengan adanya evaluasi menyeluruh ini, diharapkan bansos dapat lebih adil, efisien, dan benar-benar menyentuh mereka yang masih hidup dalam kesulitan ekonomi. ***