Untuk PKH, nominal bantuan tentu akan bervariasi tergantung pada komponen yang ada dalam keluarga penerima manfaat, berbeda dengan BPNT yang nominalnya sama untuk setiap KPM.
Untuk periode April-Juni, bantuan BPNT yang disalurkan melalui kantor pos maupun kartu KKS adalah sebesar Rp600.000.
Setelah final closing, tahapan berikutnya adalah pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga standing instruction (SI).
Status SI di SIKS-NG inilah yang biasanya menjadi pertanda bahwa bantuan akan segera dicairkan, bisa pada hari itu juga, keesokan harinya, atau mungkin beberapa hari kemudian.
Informasi terbaru dari pendamping di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa saat ini proses verifikasi rekening di empat bank penyalur sudah dilakukan.
Ini artinya, kita tinggal menunggu proses SPM dan SI.
Melihat kondisi update terkini di SIKS-NG, kemungkinan besar tidak ada pencairan PKH maupun BPNT tahap 2 di sisa 4 hari terakhir bulan Mei 2025.
Perkiraan paling realistis adalah pencairan akan mulai dilakukan pada awal bulan Juni, bisa saja di minggu pertama atau minggu kedua.
Keterlambatan ini diduga karena adanya perpindahan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi).
Proses ini memerlukan waktu lebih karena data perlu dimutakhirkan dan diverifikasi berdasarkan desil, di mana prioritas penerima adalah mereka yang berada di desil 1 hingga 4.
Kemungkinan akan ada perubahan signifikan dalam daftar penerima bantuan pada tahap 2 ini.
Terkait postingan struk penarikan Rp600.000 di Bank BNI bertanggal 26 Mei, dapat dipastikan bahwa itu bukanlah pencairan PKH atau BPNT tahap 2.
Status di SIKS-NG masih belum menunjukkan adanya proses SPM apalagi SP2D-SI.
Oleh karena itu, diharapkan untuk tetap bersabar dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Sambil menunggu pencairan PKH dan BPNT, ada kabar baik mengenai bantuan sosial lainnya.
