Beberapa syarat utama dalam regulasi tersebut meliputi:
- Kinerja Baik: Evaluasi kinerja yang positif menjadi faktor penting bagi PPPK paruh waktu untuk dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
- Ketersediaan Anggaran Pemerintah: Pemerintah daerah harus memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pengangkatan PPPK penuh waktu.
Meskipun regulasi MenPAN-RB tersebut secara spesifik membahas peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu, prinsip optimalisasi formasi dan pengangkatan tanpa seleksi ulang untuk honorer R2 dan R3 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menyelesaikan polemik status tenaga non-ASN yang telah berlangsung lama.
Dengan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga honorer serta penguatan sumber daya manusia di berbagai sektor pelayanan publik. ***
Catatan: Informasi ini bersifat dinamis dan sebaiknya terus dipantau melalui pengumuman resmi dari BKN, KemenPAN-RB, dan instansi pemerintah terkait.
