JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk memperkuat program bantuan sosial (bansos) di Tanah Air.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi, bahkan akan menambah jumlah bansos bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap keempat pun dipastikan akan mulai cair pada Oktober 2025.
Usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Jumat, 19 September 2025, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat program bansos sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dapat arahan Presiden agar kita memperkuat program-program yang memang jadi bagian dari penyaluran bansos,” ujar Gus Ipul.
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 4 Siap Dimulai
Kementerian Sosial telah menyiapkan mekanisme penyaluran bansos tahap keempat yang akan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2025.
Penyaluran akan dilakukan secara bertahap dengan membagi provinsi ke dalam tiga kelompok wilayah untuk menghindari penumpukan.
Wilayah 1 mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat.
Wilayah 2 meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT, dan NTB.
Sementara Wilayah 3 terdiri dari Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Proses persiapan tahap keempat telah dimulai sejak akhir September 2025 dengan melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat (KPM) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.
Bansos Ditambah, Bukan Dikurangi
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk tidak mengurangi jumlah bansos.
Sebaliknya, pemerintah akan menambah bantuan bagi mereka yang benar-benar berhak menerimanya.
“Tidak akan ada bansos yang dikurangi, tapi malah akan ditambah untuk mereka yang benar-benar berhak,” tegas Gus Ipul.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat program-program bansos, termasuk program permakanan untuk lansia terlantar di atas 75 tahun dan program permakanan dua kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas.
Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu arahan penting dari Presiden Prabowo adalah penekanan pada program pemberdayaan masyarakat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa bansos bersifat sementara, sementara pemberdayaan adalah solusi jangka panjang.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami dapat arahan Presiden agar kita juga memperkuat pemberdayaan ini,” kata Gus Ipul.