Perpanjangan Usia Pensiun Guru ASN 2025: Mengurai Isu yang “Bikin Kaget” dan Implikasinya

I. Pendahuluan: Kehebohan Seputar Usia Pensiun Guru ASN 2025

Wacana perpanjangan batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang menyasar para guru, kembali menghangat dan memicu diskusi publik yang cukup intensif menjelang dan sepanjang tahun 2025. Kabar ini, bagi sebagian kalangan, terasa mengejutkan atau “bikin kaget”. Topik ini memang bukan hal baru, namun kemunculan usulan-usulan spesifik dengan angka perpanjangan yang signifikan di pertengahan tahun 2025, ditambah klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal tahun, sontak menjadikannya sorotan utama. Dinamika kebijakan publik terkait manajemen kepegawaian negara, terlebih yang menyangkut nasib jutaan abdi negara seperti guru, memang kerap sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas.

Pemicu utama “kekagetan” publik ini tampaknya multifaktorial. Besaran angka usulan perpanjangan, misalnya wacana hingga 70 tahun untuk jabatan fungsional tertentu, menjadi salah satu sebab. Angka ini dirasa jauh melampaui BUP guru yang berlaku umum saat ini. Lebih jauh, persepsi mengenai dampak signifikan terhadap peluang regenerasi dan kesempatan kerja bagi generasi muda turut memperbesar keresahan. Tidak dapat dipungkiri, kurangnya sosialisasi yang detail dan komprehensif mengenai siapa saja yang akan terdampak oleh usulan ini, serta apa justifikasi rasional di baliknya, juga berpotensi memicu kesalahpahaman dan reaksi emosional di masyarakat. Klarifikasi yang kemudian muncul, seperti penegasan bahwa usulan BUP 70 tahun tidak berlaku untuk semua ASN, mengindikasikan adanya disinformasi atau interpretasi yang keliru di awal kemunculan wacana. Oleh karena itu, pemahaman yang jernih dan informasi yang akurat menjadi krusial agar diskursus publik mengenai isu strategis ini dapat berjalan konstruktif, bukan justru menambah kebingungan atau kepanikan yang tidak perlu.

II. Aturan Main Saat Ini: Batas Usia Pensiun Guru ASN yang Berlaku

Sebelum membahas lebih jauh mengenai usulan perpanjangan, penting untuk memahami terlebih dahulu kerangka regulasi batas usia pensiun (BUP) bagi guru ASN yang berlaku saat ini. Secara umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa BUP bagi guru adalah 60 tahun. Ketentuan ini berlaku seragam baik untuk guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, regulasi kepegawaian di Indonesia juga mengenal diferensiasi BUP berdasarkan jenis dan jenjang jabatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang juga didukung oleh Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, merinci BUP sebagai berikut:

• Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Keterampilan pensiun pada usia 58 tahun.
• Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) dan Pejabat Fungsional Madya pensiun pada usia 60 tahun.
• Pejabat Fungsional Ahli Utama pensiun pada usia 65 tahun.

Khusus untuk tenaga pendidik di jenjang perguruan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan keahlian spesifik, BUP-nya bisa lebih tinggi:

• Dosen memiliki BUP 65 tahun.
• Guru Besar (Profesor), Peneliti Ahli Utama, dan Perekayasa Ahli Utama dapat memiliki BUP hingga 70 tahun. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 secara spesifik mengatur persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP Guru Besar hingga 70 tahun.

Penting dicatat bahwa UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga memberikan ruang bahwa BUP bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuka kemungkinan penyesuaian BUP guru melalui revisi peraturan sektoral seperti UU Guru dan Dosen atau melalui peraturan turunan lainnya yang selaras dengan semangat UU ASN terbaru.

Keragaman BUP yang sudah ada ini menunjukkan bahwa konsep batas usia pensiun yang berbeda-beda bukanlah hal baru dalam sistem kepegawaian nasional. Perbedaan ini didasarkan pada kualifikasi, jenjang jabatan, dan sifat pekerjaan. Usulan Korpri yang akan dibahas kemudian, pada dasarnya memperluas prinsip diferensiasi ini ke jenjang fungsional guru yang lebih rendah dari Profesor, yang mungkin menjadi salah satu sumber “kekagetan” publik karena menyentuh kelompok ASN guru yang lebih luas dengan angka yang dianggap signifikan.

Berikut adalah rangkuman BUP ASN dan tenaga pendidik sesuai peraturan yang berlaku saat ini:

Tabel 1: Batas Usia Pensiun (BUP) ASN dan Tenaga Pendidik Sesuai Peraturan Saat Ini

Pemahaman terhadap kompleksitas regulasi BUP yang ada saat ini menjadi fondasi penting untuk menilai urgensi, proporsionalitas, dan potensi dampak dari setiap usulan perubahan yang muncul.

III. Usulan Baru dari Korpri: Perpanjangan Signifikan dan Alasannya

Pada Mei 2025, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Zudan Arif Fakrulloh—yang pada saat bersamaan juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)—secara resmi mengusulkan penambahan batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan ini tertuang dalam surat bernomor B-122/KU/V/2025, tertanggal 15 Mei 2025, yang ditujukan kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Usulan Korpri ini mencakup penyesuaian BUP yang cukup signifikan untuk berbagai jenjang jabatan, baik manajerial maupun fungsional, termasuk guru. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Jabatan Fungsional:
  • Ahli Utama (termasuk Guru Utama dengan pangkat/golongan IV/d – IV/e): diusulkan BUP hingga 70 tahun.
  • Ahli Madya (termasuk Guru Madya dengan pangkat/golongan IV/a – IV/c): diusulkan BUP hingga 65 tahun.
  • Ahli Muda (termasuk Guru Muda dengan pangkat/golongan III/c – III/d): diusulkan BUP hingga 62 tahun.
  • Ahli Pertama (termasuk Guru Pertama dengan pangkat/golongan III/a – III/b): diusulkan BUP tetap atau naik menjadi 60 tahun.
• Jabatan Pelaksana: Diusulkan BUP hingga 59 tahun.
• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Manajerial Lainnya:
  • JPT Utama: diusulkan BUP 65 tahun.
  • JPT Madya (Eselon I seperti Dirjen, Sekjen, Sekda Provinsi): diusulkan BUP 63 tahun.
  • JPT Pratama (Eselon II seperti Kepala Dinas): diusulkan BUP 62 tahun.
  • Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV): diusulkan BUP 60 tahun.

Korpri mengajukan beberapa alasan dan justifikasi untuk usulan ini. Pertama, adanya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Indonesia, sehingga ASN dianggap masih produktif dan mampu berkontribusi lebih lama. Kedua, perpanjangan BUP diharapkan dapat mendukung pengembangan keahlian dan karier ASN, memberikan ruang lebih bagi mereka untuk mencapai puncak karier fungsionalnya. Ketiga, hal ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas ASN secara keseluruhan.

Salah satu argumen menarik yang dikemukakan adalah keinginan untuk mengubah sistem formasi jabatan fungsional yang saat ini dinilai berbentuk piramida (semakin tinggi jenjang, semakin sedikit formasi) menjadi model “tabung” atau “paralon”. Model ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pengembangan karier yang lebih setara dari jenjang awal hingga utama, sehingga ASN fungsional dapat lebih termotivasi dan fokus bekerja tanpa terhambat oleh keterbatasan formasi. Perpanjangan BUP dilihat sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan sistem karier yang lebih adil dan memotivasi ini.

Menanggapi persepsi publik yang mungkin keliru, Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, kemudian memberikan klarifikasi penting. Ia membantah bahwa Korpri mengusulkan BUP 70 tahun untuk seluruh ASN. Usulan BUP 70 tahun, menurutnya, spesifik ditujukan untuk jabatan fungsional ahli utama, yang jumlahnya relatif kecil (diperkirakan tidak lebih dari 5% dari total ASN pada setiap jabatan fungsional) dan merupakan posisi-posisi yang membutuhkan pemikiran strategis dan keahlian tinggi. Guru, sebagai salah satu jabatan fungsional, termasuk dalam kelompok yang diusulkan mendapatkan penambahan usia pensiun dan menjadi perhatian khusus Korpri.

Posisi Zudan Arif Fakrulloh yang merangkap sebagai Ketua Umum Korpri (pihak pengusul) dan Kepala BKN (lembaga teknis yang mengelola kepegawaian negara dan berpotensi memberikan pertimbangan atau mengimplementasikan kebijakan) menciptakan suatu dinamika tersendiri. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya Korpri untuk memanfaatkan posisi strategis ketuanya dalam menyuarakan aspirasi anggota, atau sebagai langkah Zudan untuk mendorong reformasi dari dua front sekaligus. Apapun interpretasinya, optik publik terhadap situasi ini bisa beragam dan berpotensi memunculkan pertanyaan terkait objektivitas atau potensi konflik kepentingan, meskipun usulan secara formal datang dari Korpri sebagai organisasi.

Berikut adalah perbandingan BUP saat ini dengan usulan Korpri untuk berbagai jenjang jabatan:

Tabel 2: Rincian Usulan Perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) ASN oleh Korpri (Mei 2025)

Usulan Korpri ini, dengan demikian, bukan sekadar penyesuaian angka usia pensiun, melainkan terindikasi sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas terkait manajemen sumber daya manusia ASN, khususnya dalam hal pengembangan sistem karier jabatan fungsional. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada penerimaan publik dan politik, serta didukung oleh kajian dampak yang komprehensif dan transparan.

IV. Lebih dari 65 Tahun? Mekanisme Perpanjangan Usia Pensiun Guru yang Sudah Ada (Namun Selektif)

Di tengah diskursus mengenai usulan baru Korpri, perlu dipahami bahwa sistem kepegawaian Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme yang memungkinkan guru PNS untuk pensiun melampaui usia 60 tahun, bahkan hingga di atas 65 tahun, dalam kondisi dan dengan persyaratan tertentu. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa perpanjangan semacam ini bersifat selektif, tidak otomatis, dan merupakan diskresi dari instansi pemerintah terkait.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pemberian perpanjangan masa kerja bagi guru PNS meliputi:

• Kondisi kekurangan guru di daerah tertentu: Jika suatu daerah mengalami defisit tenaga pendidik yang signifikan, guru yang seharusnya pensiun dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya guna mengisi kekosongan tersebut.
• Kompetensi dan kinerja guru yang bersangkutan: Guru yang menunjukkan kompetensi unggul dan rekam jejak kinerja yang sangat baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perpanjangan.
• Usulan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan: Inisiatif atau rekomendasi dari pimpinan unit kerja dan instansi pendidikan di daerah menjadi salah satu syarat penting.
• Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK): PPK di tingkat instansi memiliki peran krusial dalam memberikan persetujuan awal.
• Persetujuan akhir dari Kepala BKN atau pejabat yang berwenang: Keputusan final mengenai perpanjangan ini berada di tangan otoritas kepegawaian nasional.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tegas menyatakan bahwa perpanjangan usia pensiun melalui mekanisme ini bukanlah merupakan hak otomatis bagi setiap guru, melainkan sebuah kebijakan diskresioner yang didasarkan pada kebutuhan organisasi yang jelas, mendesak, dan terdokumentasi dengan baik.

Adanya mekanisme perpanjangan selektif yang sudah berjalan ini menunjukkan bahwa sistem kepegawaian nasional pada dasarnya mengakui adanya situasi dan kondisi di mana keahlian dan pengalaman guru tertentu masih sangat dibutuhkan melampaui batas usia pensiun normal. Namun, sifatnya yang “diskresioner” dan “selektif” ini berbeda secara fundamental dengan usulan Korpri. Jika mekanisme yang ada lebih bersifat reaktif dan kasuistik untuk mengatasi masalah spesifik di lapangan (seperti kekurangan guru di suatu wilayah), usulan Korpri lebih bersifat proaktif dan bertujuan mengubah struktur BUP secara lebih sistematis berdasarkan jenjang jabatan fungsional. Kegagalan untuk membedakan kedua pendekatan ini dapat menambah kebingungan publik dalam memahami isu perpanjangan usia pensiun guru.

V. Pro dan Kontra: Mengapa Usulan Perpanjangan Memicu Perdebatan Sengit?

Usulan Korpri untuk memperpanjang batas usia pensiun ASN, termasuk guru, dengan angka yang signifikan, sontak memicu perdebatan publik yang sengit dan beragam reaksi. “Kekagetan” yang dirasakan sebagian masyarakat, sebagaimana disebut sebelumnya, bersumber dari beberapa faktor. Besarnya rentang usia yang diusulkan, misalnya hingga 70 tahun untuk jabatan fungsional ahli utama, terasa jauh berbeda dari BUP umum guru yang saat ini berada di angka 60 tahun. Selain itu, potensi dampak yang luas terhadap sistem kepegawaian secara keseluruhan, termasuk implikasi pada anggaran negara dan kesempatan bagi generasi muda, turut menjadi pemicu utama diskursus yang tajam.

Argumen Pendukung Perpanjangan (Pro)

Pihak yang mendukung usulan perpanjangan BUP umumnya mendasarkan argumennya pada beberapa poin. Pertama, perpanjangan masa kerja dianggap sebagai cara untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang telah terakumulasi oleh ASN senior, termasuk guru-guru berpengalaman. Kedua, meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia menjadi justifikasi bahwa ASN di usia yang lebih lanjut masih produktif dan mampu berkontribusi. Ketiga, perpanjangan BUP diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan mutu pelayanan publik, karena ASN yang lebih matang dan berpengalaman tetap berada dalam sistem. Sebagian guru yang mendekati usia 60 tahun juga merasa masih sangat produktif, bugar, dan mampu mengajar dengan baik, sehingga menyambut baik wacana ini. Selain itu, perpanjangan masa kerja juga dilihat dapat memberikan waktu adaptasi yang lebih panjang bagi ASN menjelang masa pensiun.

Argumen Penolak/Kritik (Kontra)

Di sisi lain, argumen yang menolak atau mengkritik usulan perpanjangan BUP juga tak kalah kuat. Kekhawatiran utama adalah terhambatnya proses regenerasi dalam birokrasi dan tertutupnya peluang bagi generasi muda, termasuk para sarjana pendidikan baru, untuk mengisi formasi ASN. Banyak pihak khawatir bahwa jika ASN senior bertahan lebih lama, pintu masuk bagi talenta-talenta muda akan semakin sempit.

Implikasi terhadap anggaran negara (APBN) juga menjadi sorotan tajam. Perpanjangan BUP berarti negara harus menanggung biaya gaji dan tunjangan bagi ASN senior lebih lama, serta potensi peningkatan biaya kesehatan. Produktivitas dan efektivitas kerja ASN di usia lanjut juga dipertanyakan oleh sebagian kalangan. Ada anggapan bahwa kemampuan fisik dan kognitif cenderung menurun seiring bertambahnya usia, yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan. Usulan ini juga dinilai tidak selaras dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi tantangan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru. Lebih jauh, potensi stagnasi karir bagi ASN yang berada di jenjang di bawahnya juga menjadi kekhawatiran, karena promosi mereka dapat tertahan. Sejumlah akademisi bahkan menilai usulan perpanjangan BUP ini tidak relevan dengan kebutuhan dan tantangan Indonesia saat ini.

Tanggapan dari Berbagai Pihak

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan perlunya kajian yang lebih lanjut dan cermat terhadap usulan ini. Ia meminta agar aspek produktivitas, efektivitas kerja ASN, dan kemampuan APBN menjadi pertimbangan utama, serta memastikan agar kebijakan ini tidak membebani keuangan negara. Senada dengan itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa usulan Korpri perlu dikaji secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Aspek produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan ketersediaan anggaran negara menjadi poin-poin krusial yang harus dipertimbangkan. MenPANRB juga menyebutkan bahwa hingga saat itu, Korpri belum melakukan koordinasi resmi dengan pihaknya terkait usulan tersebut. Pihak Istana Kepresidenan, melalui Staf Khusus Presiden, mengindikasikan bahwa usulan tersebut belum masuk dalam pembahasan resmi di tingkat pemerintah.

Dari kalangan akademisi, seperti Prof. Djohermansyah Djohan, muncul pandangan bahwa usulan perpanjangan BUP tidak relevan untuk Indonesia saat ini. Ia berpendapat bahwa prioritas seharusnya diberikan pada regenerasi ASN, mengingat Indonesia memiliki surplus pencari kerja, berbeda dengan beberapa negara maju yang mungkin kekurangan tenaga kerja. Produktivitas ASN di usia lanjut juga menjadi pertanyaannya. Pengamat kebijakan publik seperti Agus Pambagio juga menyoroti potensi dampak negatif seperti terhambatnya regenerasi, tertutupnya peluang bagi generasi muda, dan peningkatan beban keuangan negara. Di kalangan ASN sendiri, respons beragam. Ada yang mendukung karena merasa masih produktif, namun tidak sedikit pula yang khawatir akan terhambatnya regenerasi atau bahkan memiliki preferensi untuk pensiun di usia yang lebih muda dalam kondisi sehat.

Perdebatan sengit ini sejatinya mencerminkan adanya benturan antara dua set nilai yang sama-sama penting dalam kebijakan publik terkait sumber daya manusia: nilai efisiensi dan pemanfaatan pengalaman (yang mendorong mempertahankan ASN senior) versus nilai keadilan, kesempatan, dan regenerasi (yang mendorong terbukanya peluang bagi generasi muda). Ini adalah dilema klasik yang sering dihadapi dalam perumusan kebijakan publik, di mana mencari titik keseimbangan yang ideal menjadi tantangan besar dan hampir pasti akan melibatkan trade-off.

Lebih jauh, “kekagetan” dan perdebatan yang muncul bisa jadi juga dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas. Usulan perpanjangan BUP ini hadir di tengah berbagai isu lain terkait ASN yang juga belum sepenuhnya tuntas, seperti penyelesaian status tenaga honorer, optimalisasi rekrutmen PPPK, serta diskursus mengenai beban APBN untuk gaji dan pensiun. Kemunculan satu lagi wacana kebijakan yang kompleks dan berdampak luas ini berpotensi menambah beban kognitif publik dan pemangku kepentingan, serta memperumit upaya mencari solusi komprehensif untuk manajemen ASN nasional.

VI. Dampak Potensial pada Dunia Pendidikan dan Kepegawaian

Usulan perpanjangan batas usia pensiun guru ASN, jika diimplementasikan, berpotensi membawa dampak signifikan tidak hanya bagi individu guru, tetapi juga bagi sistem pendidikan dan kepegawaian secara keseluruhan. Salah satu kekhawatiran paling menonjol adalah terkait regenerasi guru. Dengan semakin lamanya guru senior mengabdi, peluang bagi sarjana pendidikan muda untuk masuk menjadi ASN guru dikhawatirkan akan semakin menyempit. Hal ini dapat memperpanjang masa tunggu bagi calon guru dan berpotensi mengurangi daya tarik profesi guru bagi generasi muda.

Terkait kualitas pendidikan, dampaknya bisa bersifat dua sisi. Di satu sisi, mempertahankan guru-guru berpengalaman yang memiliki kompetensi tinggi dapat berkontribusi pada terjaganya kualitas pengajaran dan transfer pengetahuan yang matang. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa produktivitas guru di usia yang sangat lanjut dapat menurun. Selain itu, ada potensi resistensi terhadap adopsi metode pengajaran baru atau teknologi pendidikan yang mungkin lebih mudah diadaptasi oleh generasi guru yang lebih muda dan lebih melek digital. Ini menciptakan sebuah trade-off antara mempertahankan pengalaman dengan kebutuhan akan inovasi dan adaptasi dalam praktik pembelajaran.

Mengenai distribusi guru, perpanjangan BUP tidak secara otomatis menyelesaikan masalah kronis kekurangan guru di daerah-daerah terpencil atau kurang diminati. Jika guru-guru senior yang masa kerjanya diperpanjang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah yang sudah memiliki cukup tenaga pendidik, maka ketimpangan distribusi tidak akan teratasi. Mekanisme perpanjangan BUP yang bersifat selektif dan berbasis kebutuhan spesifik daerah, seperti yang telah ada sebelumnya (dibahas di Bagian IV), mungkin lebih relevan untuk mengatasi masalah kekurangan guru di lokasi tertentu dibandingkan perpanjangan BUP secara struktural berdasarkan jenjang.

Dari sisi beban anggaran pendidikan, gaji dan tunjangan untuk guru senior umumnya lebih tinggi dibandingkan guru yang lebih muda karena faktor pangkat, golongan, dan masa kerja. Jika jumlah guru senior yang masa pensiunnya ditunda cukup signifikan, hal ini berpotensi menambah beban anggaran negara, khususnya alokasi untuk belanja pegawai di sektor pendidikan.

Dalam konteks sistem rekrutmen dan karier ASN secara umum, perpanjangan BUP dapat berdampak pada frekuensi dan volume penerimaan CPNS atau PPPK baru. Selain itu, bagi guru-guru yang berada di jenjang karier di bawahnya, perpanjangan masa kerja atasannya dapat berpotensi menimbulkan stagnasi karier atau memperlambat laju promosi mereka. Hal ini bisa menurunkan motivasi dan kepuasan kerja ASN yang lebih muda.

Lebih luas lagi, jika perpanjangan usia pensiun menghambat masuknya angkatan kerja muda ke sektor formal seperti ASN, usulan ini dikhawatirkan dapat mengancam optimalisasi bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa generasi muda produktif mendapatkan cukup lapangan pekerjaan agar potensi bonus demografi tidak terbuang sia-sia.

Isu perpanjangan BUP guru tidak dapat dipisahkan dari masalah tata kelola guru secara keseluruhan yang lebih besar dan kompleks. Ini mencakup aspek distribusi yang merata, peningkatan kualitas dan kompetensi berkelanjutan, jaminan kesejahteraan yang layak (termasuk pasca-pensiun), serta kejelasan dan keadilan dalam jalur karier. Menyelesaikan satu aspek, seperti BUP, tanpa menyentuh akar permasalahan lain dalam ekosistem pendidikan, bisa jadi tidak akan efektif atau bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait BUP guru memerlukan analisis dampak yang sangat mendalam dan komprehensif, terutama terhadap kualitas pembelajaran siswa dan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.

VII. Sikap Resmi Instansi Kunci: Kemendikbudristek dan PGRI

Dalam diskursus mengenai usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) ASN, khususnya guru, yang diajukan oleh Korpri pada Mei 2025, sikap dan pandangan dari instansi kunci seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta organisasi profesi guru terbesar, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menjadi sangat penting.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Berdasarkan regulasi yang sudah ada, Kemendikbudristek (sebelumnya Kemendiknas) telah memiliki kerangka aturan yang memungkinkan perpanjangan BUP untuk tenaga pendidik di level tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005, misalnya, mengatur persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP bagi Guru Besar hingga usia 70 tahun, dengan memenuhi kriteria tertentu. Panduan resmi dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemdikbud juga menyebutkan bahwa BUP Dosen adalah 65 tahun, dan untuk Dosen dengan jabatan fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar/Profesor, BUP-nya adalah 70 tahun.

Namun, terkait usulan spesifik dari Korpri pada Mei 2025 yang menyasar perpanjangan BUP guru secara lebih luas, termasuk untuk jenjang fungsional di bawah Guru Besar (seperti Guru Ahli Madya, Muda, dan Pertama), tidak ditemukan adanya pernyataan resmi atau tanggapan spesifik dari Kemendikbudristek dalam materi informasi yang tersedia hingga awal Juni 2025. Pemberitaan mengenai tanggapan Istana dan DPR yang menganggap serius usulan Korpri tidak secara eksplisit menyebutkan adanya respons dari Kemendikbudristek terkait usulan ini.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Demikian pula halnya dengan PGRI. Berdasarkan informasi yang ada, fokus utama Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., dalam beberapa pernyataannya di periode akhir 2024 hingga awal 2025 lebih banyak tertuju pada isu-isu seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru dan dinamika internal organisasi PGRI.

Tidak ditemukan pernyataan resmi yang spesifik dari PB PGRI atau Ketua Umumnya mengenai tanggapan terhadap usulan Korpri pada Mei 2025 tentang perpanjangan BUP guru dalam materi informasi yang berhasil dihimpun. Meskipun terdapat beragam komentar dari individu yang mengaku sebagai ASN guru di platform media sosial, seperti yang terlihat dalam unggahan akun TikTok atau judul video di YouTube yang mengindikasikan adanya diskusi mengenai kenaikan usia pensiun guru, hal ini tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi organisasi PGRI.

Ketiadaan respons resmi dari Kemendikbudristek sebagai regulator teknis di sektor pendidikan dan PGRI sebagai representasi utama organisasi profesi guru terhadap usulan spesifik Korpri per Mei 2025 (berdasarkan sumber yang tersedia) menjadi sebuah catatan penting. Hal ini bisa mengindikasikan beberapa kemungkinan: pihak-pihak tersebut mungkin masih melakukan kajian internal yang mendalam, menunggu arahan atau kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat atau Kementerian PANRB, memilih untuk tidak terlibat dalam diskursus publik pada tahap awal ini, atau informasi mengenai tanggapan mereka belum terekam dalam sumber-sumber yang diakses.

Tanpa adanya masukan dan pandangan resmi dari Kemendikbudristek dan PGRI, pembahasan mengenai dampak dan implikasi usulan perpanjangan BUP ini, khususnya pada sektor pendidikan, menjadi kurang komprehensif. Keterlibatan aktif dan pandangan konstruktif dari kedua institusi ini akan sangat krusial dalam perumusan kebijakan yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

VIII. Kesimpulan dan Arah Kebijakan ke Depan

Wacana perpanjangan batas usia pensiun (BUP) bagi guru ASN, yang kembali mengemuka dengan usulan signifikan dari Korpri pada Mei 2025, telah memicu diskursus publik yang kompleks dan multifaset. Saat ini, BUP guru ASN secara umum adalah 60 tahun, dengan beberapa pengecualian untuk jabatan fungsional tertinggi seperti Guru Besar yang bisa mencapai 70 tahun, serta mekanisme perpanjangan selektif berbasis kebutuhan instansi yang sudah ada. Usulan Korpri menawarkan skema BUP yang bertingkat berdasarkan jenjang jabatan fungsional, yang berpotensi memperpanjang masa bakti guru ahli utama hingga usia 70 tahun, dengan justifikasi utama peningkatan angka harapan hidup, pengembangan karier ASN, dan peningkatan produktivitas.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa usulan ini masih berada pada tahap wacana. Hingga awal Juni 2025, usulan tersebut belum menjadi kebijakan resmi pemerintah, belum masuk dalam pembahasan di tingkat Istana Kepresidenan, dan juga belum menjadi bagian dari agenda revisi Undang-Undang ASN. Reaksi dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Kementerian PANRB, menunjukkan sikap kehati-hatian dan menekankan perlunya kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum keputusan apapun diambil.

Perdebatan yang timbul mencerminkan pertentangan antara berbagai aspirasi dan kepentingan yang sah. Di satu sisi, terdapat argumen mengenai pentingnya memanfaatkan pengalaman dan keahlian ASN senior, seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di sisi lain, kekhawatiran mengenai terhambatnya regenerasi, tertutupnya peluang bagi generasi muda untuk berkarier sebagai ASN, serta potensi penurunan produktivitas dan peningkatan beban anggaran negara menjadi argumen tandingan yang kuat. Keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan kemampuan fiskal negara juga menjadi pertimbangan krusial.

Isu perpanjangan BUP ASN, termasuk guru, kemungkinan besar akan menjadi agenda kebijakan jangka panjang yang tidak akan diputuskan secara tergesa-gesa. Proses ini diperkirakan akan melibatkan negosiasi politik yang alot, kajian teknokratik yang mendalam dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, kualitas layanan publik, manajemen SDM), serta konsultasi publik yang luas untuk menampung berbagai aspirasi. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu ini, transparansi dari pihak pemerintah dan Korpri mengenai detail usulan, data pendukung, serta hasil kajian dampak menjadi sangat esensial. Sosialisasi yang efektif juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut dan meredam “kekagetan” publik yang mungkin timbul akibat informasi yang simpang siur.

Ke depan, arah kebijakan terkait BUP guru ASN perlu mempertimbangkan secara cermat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas pendidikan nasional, ketersediaan dan distribusi guru yang merata, serta dinamika pasar kerja bagi lulusan baru. Keputusan yang diambil hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek kepegawaian semata, tetapi juga terintegrasi dengan strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Pengawalan publik dan media terhadap proses pembahasan kebijakan ini akan terus menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kepentingan bangsa.