- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- Tunjangan kinerja
Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua guru daerah menerima tunjangan kinerja (tukin).
Untuk mengatasi hal ini, Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 23 Tahun 2025 memberikan solusi.
Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tukin, mereka akan diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan sebagai pengganti tunjangan kinerja.
Ketentuan ini serupa dengan tahun 2024, di mana guru mendapatkan tambahan satu bulan tunjangan sertifikasi dalam komponen gaji ke-13.
Selain Permendikbud dan Permenkeu, penetapan terkait THR dan gaji ke-13 juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden.
PP ini menjadi payung hukum yang lebih tinggi untuk pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, termasuk guru.
Meskipun pencairan gaji ke-13 pokok telah ditetapkan di bulan Juni, jadwal pasti untuk pencairan tambahan satu bulan tunjangan sertifikasi dalam gaji ke-13 ini belum ditentukan secara rinci dalam peraturan.
Belajar dari tahun 2024, pencairan tambahan ini bisa saja menyusul setelah pencairan gaji ke-13 pokok.
Oleh karena itu, para guru diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah terkait hal ini. ***
