Gelombang harapan yang sempat membumbung tinggi di dada para pejuang pendidikan dan pelayanan publik honorer di berbagai pelosok negeri, kini harus berbenturan dengan kenyataan pahit.
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 tahun 2025 yang diharapkan menjadi gerbang pengabdian permanen, justru menyimpan potensi kekecewaan mendalam bagi ribuan tenaga honorer, terutama di beberapa daerah yang situasinya kian memprihatinkan.
Bayangkan saja, setelah bertahun-tahun mengabdi dengan upah seadanya, menanti datangnya kejelasan status, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit: peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjauh.
Berbagai kendala menghadang, mulai dari urusan teknis yang meresahkan hingga persyaratan administrasi yang terasa begitu kejam.
Salah satu mimpi buruk yang menghantui para honorer adalah masalah teknis yang terjadi saat proses seleksi.
Bagaimana tidak, kabar tentang kesulitan mencetak kartu ujian PPPK Tahap 2 sempat membuat panik ribuan calon peserta.
Di tengah keterbatasan akses informasi di daerah, masalah sekecil ini bisa menjadi batu sandungan besar yang menggagalkan impian.
Tak hanya itu, ketidakpastian jadwal ujian menambah pilu.
Penundaan mendadak yang terjadi di beberapa titik lokasi membuat banyak honorer yang sudah bersusah payah memesan tiket dan penginapan harus menelan kerugian dan kekecewaan.
Pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya seolah menjadi sia-sia.
Ironisnya, bagi para honorer non-database BKN, perjuangan untuk sekadar lolos seleksi administrasi saja sudah menjadi medan perang tersendiri.
Kenyataan pahit bahwa banyak dari mereka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi tamparan keras yang sulit diterima.
Asa untuk mengabdi secara penuh pupus seketika, meski secercah harapan masih ada di seleksi tahap berikutnya.
Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan solusi bagi sebagian honorer yang gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK sebelumnya melalui skema PPPK Paruh Waktu, hal ini tetap tidak mampu menampung seluruh aspirasi para honorer yang mendambakan status dan kesejahteraan yang lebih baik.
