Perangkat desa memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Pelanggaran aturan oleh perangkat desa tidak hanya merusak citra pemerintahan desa, tetapi juga dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap setiap bentuk pelanggaran menjadi sangat penting. Dengan memahami implikasi hukum dan sanksi yang mungkin dihadapi, diharapkan perangkat desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan melayani.
Sumber:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).
