JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang.
APBN 2026 yang ditetapkan dengan defisit Rp689,2 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini akan difokuskan pada delapan agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN 2026 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif serta menampung berbagai aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat,” ujar perwakilan pemerintah dalam rapat paripurna.
Postur APBN 2026
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pendapatan negara pada APBN 2026 dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun.
Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp692,9 triliun.
Pemerintah dan DPR juga menyetujui asumsi dasar ekonomi makro 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
8 Agenda Prioritas APBN 2026
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama:
1. Ketahanan Pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, melalui pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah.
2. Ketahanan Energi untuk kedaulatan bangsa dengan peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul yang ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
4. Pendidikan Bermutu untuk SDM berdaya saing global dengan alokasi anggaran Rp769,1 triliun, terbesar sepanjang sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
5. Kesehatan Berkualitas yang adil dan merata untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pembangunan Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP) yang telah terbentuk 80 ribu unit untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan.
