Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Memasuki tahun 2025, alokasi dana ini kembali menjadi perhatian utama bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran yang cukup besar, yakni Rp71 triliun secara nasional, pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput.
Artikel ini akan memberikan bocoran terbaru dan informasi penting bagi perangkat desa agar tidak salah dalam mengelola Dana Desa tahun 2025.
Alokasi dan Dasar Hukum Dana Desa 2025
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.
Dana ini terdiri dari Rp69 triliun yang perhitungannya dilakukan pada tahun anggaran sebelum tahun berjalan, dan Rp2 triliun yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif bagi desa dan/atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
Dasar hukum utama yang mengatur mengenai Dana Desa 2025 antara lain:
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur secara detail mengenai formula perhitungan alokasi, tata cara penggunaan, dan mekanisme penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDT) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Permendesa ini memberikan panduan teknis terkait prioritas penggunaan Dana Desa di tingkat desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025: Arah Kebijakan Terbaru
Kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional.
Beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan oleh perangkat desa antara lain:
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Pemerintah Desa diwajibkan mengalokasikan Dana Desa maksimal 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Data penerima manfaat BLT Desa diharapkan mengacu pada data pemerintah pusat untuk memastikan ketepatan sasaran.
- Dukungan Program Ketahanan Pangan dan Pertanian: Pemerintah Desa diharapkan mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan di desa.
- Pencegahan dan Penurunan Stunting: Dana Desa juga diprioritaskan untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, terutama bagi desa yang menjadi fokus intervensi penurunan stunting.
- Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim: Desa juga didorong untuk menggunakan Dana Desa dalam upaya penguatan kapasitas desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
- Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Dana Desa dapat digunakan untuk memperkuat dan mengembangkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.
- Alokasi Operasional Pemerintah Desa: Pemerintah Desa pada tahun 2025 dibatasi untuk menganggarkan alokasi operasional maksimal 3% dari total Dana Desa.
Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan: Kunci Keberhasilan
Pengelolaan Dana Desa yang baik adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan di desa.
Perangkat desa perlu memahami beberapa aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa 2025:
- Perencanaan yang Matang: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 harus dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa harus disepakati bersama dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta program prioritas nasional dan daerah.
- Pelaksanaan yang Tepat Sasaran: Setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
- Pelaporan yang Akuntabel: Perangkat desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa secara berkala dan transparan. Laporan ini harus dapat diakses oleh masyarakat desa sebagai bentuk sosial.
- Pengawasan yang Ketat: Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi aktif masyarakat.
Waspada Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Meskipun Dana Desa bertujuan mulia untuk memajukan desa, potensi penyalahgunaan anggaran tetap menjadi perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan bahwa Dana Desa sangat rawan terhadap penyalahgunaan jika pengawasannya minim.
Untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan Dana Desa tahun 2025, beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh perangkat desa adalah:
- Meningkatkan Pemahaman Regulasi: Perangkat desa harus memahami dengan baik semua peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Dana Desa.
- Mengedepankan Transparansi: Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.
- Menggunakan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes): KPK merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri mewajibkan penggunaan Siswakeudes untuk meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa.
- Membangun Sinergi dengan BPD: BPD memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.
- Tidak Ragu Melaporkan Indikasi Penyimpangan: Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, perangkat desa dan masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.
Kesimpulan
Pengelolaan Dana Desa 2025 membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh perangkat desa terhadap regulasi terbaru, prioritas penggunaan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, pelaporan yang akuntabel, dan pengawasan yang ketat, Dana Desa akan menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Jangan sampai salah kelola, pahami regulasinya, libatkan masyarakat, dan utamakan transparansi demi kemajuan desa yang kita cintai.
