Kabar mengenai pencairan Bantuan Sosial (Bansos) selalu menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Baru-baru ini, beredar informasi mengenai potensi tambahan saldo dana Bansos sebesar Rp2.700.000 dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 yang dikaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP.
Lantas, benarkah informasi ini? Mari kita simak ulasan lengkapnya.
Mengenal Program Keluarga Harapan (PKH) 2025
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan tunai bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi kondisi ekonomi.
Program ini menyasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) dan memenuhi kriteria penerima bantuan.
Kategori Penerima dan Besaran Bansos PKH 2025
Bansos PKH disalurkan secara bertahap dalam empat kali pencairan selama satu tahun.
Besaran bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda, tergantung pada kategori anggota keluarga yang menjadi prioritas.
Berikut rinciannya:
- Ibu Hamil/Nifas: Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tahap)
- Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tahap)
- Siswa/i Sekolah Dasar (SD): Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tahap)
- Siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per tahap)
- Siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per tahap)
- Lansia (70 tahun ke atas): Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tahap)
- Penyandang Disabilitas Berat: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tahap)1
Mengenai Informasi Tambahan Saldo Dana Rp2.700.000
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang menyatakan adanya tambahan saldo dana Bansos PKH sebesar Rp2.700.000 hanya dengan tercatatnya NIK e-KTP oleh pemerintah.
