Kabar gembira kembali menghampiri ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori R2 dan R3.
Pemerintah melalui kolaborasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menemukan solusi untuk mengoptimalkan pengangkatan honorer kategori ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tanpa perlu mengikuti seleksi ulang.
Solusi ini memanfaatkan skema optimalisasi formasi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Prinsip utama dari skema ini adalah:
- Memanfaatkan Formasi Kosong: Formasi PPPK yang masih kosong dapat diisi oleh peserta yang termasuk dalam kategori R2 dan R3 dari seleksi PPPK sebelumnya.
- Urutan Prioritas: Pengisian formasi akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan.
- Tanpa Seleksi Ulang: Honorer R2 dan R3 tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi kembali. Proses pengangkatan akan didasarkan pada pemetaan dan verifikasi berkas yang telah ada.
Meskipun tidak ada seleksi ulang, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam proses ini.
Pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi PPPK dan memiliki kemampuan anggaran yang memadai dapat segera melakukan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.
Meskipun berita ini beredar luas, penting untuk mencatat bahwa terdapat regulasi yang mendasari perubahan status PPPK.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025, terdapat ketentuan mengenai peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
