PNS, TNI dan Polri Tidak Berhak Terima BSU Rp900 Ribu, Ini Aturan Terbaru Kemnaker 2026

BUNGKO NEWS – Kabar penting bagi para pekerja dan aparatur negara. Pemerintah menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000.

Ketentuan tersebut secara resmi tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BSU Rp900 Ribu Bukan untuk Semua Pekerja

Dalam ketentuan terbaru tersebut, pemerintah secara tegas mengecualikan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dari penerima bantuan subsidi upah.

Artinya, meskipun seseorang memiliki penghasilan bulanan atau memenuhi kriteria tertentu terkait batas upah, status sebagai ASN, TNI, maupun Polri membuatnya tidak memenuhi ketentuan penerima BSU.

Kebijakan ini menegaskan bahwa program BSU memang ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Berapa Besaran BSU 2026?

Pemerintah menetapkan besaran Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.

Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga pekerja yang memenuhi seluruh persyaratan akan menerima total bantuan sebesar Rp900.000.

Rinciannya sebagai berikut:

• Oktober 2026: Rp300.000.

• November 2026: Rp300.000.

• Desember 2026: Rp300.000.

Dengan demikian, Rp900.000 merupakan total bantuan untuk tiga bulan, bukan pembayaran setiap bulan.

Ini Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu 2026

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk memperoleh BSU.

Berikut ketentuannya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Terdaftar aktif BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.

3. Gaji maksimal Rp3,5 juta

Pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Ketentuan serupa berlaku dengan mengacu pada UMP bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK.

4. Bukan ASN, TNI, maupun Polri

BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Bagaimana dengan PPPK dan PPPK Paruh Waktu?

Ketentuan pengecualian dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 secara khusus menyebut aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

Karena PPPK merupakan bagian dari ASN, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu yang berstatus ASN termasuk dalam kelompok yang dikecualikan dari penerima BSU.

Dengan demikian, status pekerjaan tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Bagaimana Cara Mengecek Penerima BSU 2026?

Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan swasta atau buruh dapat memantau informasi penyaluran dan status penerima melalui kanal resmi pemerintah.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

1. Buka situs resmi BSU Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id.

2. Periksa informasi dan pembaruan program BSU 2026.

3. Siapkan NIK untuk keperluan pengecekan apabila layanan sudah tersedia.

4. Pastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai.

5. Ikuti informasi penyaluran melalui kanal resmi Kemnaker.

Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap tautan pendaftaran BSU tidak resmi yang meminta data pribadi, NIK, maupun informasi rekening.

Kesimpulan

Pemerintah telah memperjelas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah 2026 melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

BSU sebesar Rp900.000 diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan, dengan pembayaran sekaligus untuk periode tiga bulan.

Sementara itu, ASN/PNS, PPPK, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan tersebut.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua orang yang bekerja dan memiliki penghasilan di bawah batas upah otomatis berhak memperoleh BSU. Seluruh persyaratan harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, ANTARA News, CNN Indonesia, dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Disclaimer: Informasi ini disusun berdasarkan ketentuan BSU 2026 yang berlaku per 30 Oktober 2026. Periksa pengumuman resmi pemerintah untuk informasi teknis penyaluran.