Bungko News – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.
Kebijakan ini disiapkan sebagai fondasi untuk mempercepat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) secara nontunai, tepat sasaran, dan transparan.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026) sore.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan tersebut.
“Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Selasa (8/9/2026).
Mekanisme: Data Dukcapil Dipadankan dengan Sistem BI dan QRIS
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menugaskan jajaran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi seluruh lapisan masyarakat.
Airlangga menjelaskan, basis data yang akan digunakan adalah data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data Dukcapil tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia.
“Terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya.
Jadi menggunakan QRIS,” jelas Airlangga.
Integrasi ini disiapkan agar infrastruktur pembayaran nasional saling terhubung.
Dengan pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran, setiap rekening warga dapat langsung terhubung ke ekosistem digital nasional.
Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%.
Sedangkan tingkat literasi keuangan masih perlu didorong untuk mengejar ketertinggalan.
Menurut Airlangga, meskipun akses terhadap layanan keuangan formal sudah tinggi, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, produk keuangan, dan proteksi risiko masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah menilai kepemilikan rekening personal adalah pintu masuk utama untuk meningkatkan literasi.
Tidak Hanya untuk Transaksi, Tapi untuk Penyaluran Bansos
Ke depan, rekening yang disiapkan tersebut tidak hanya akan berfungsi sebagai alat transaksi perbankan biasa.
Pemerintah menyiapkan agar rekening tersebut menjadi kanal tunggal penyaluran berbagai program pemerintah.
Sinkronisasi data Dukcapil dan sistem pembayaran BI disiapkan agar di masa depan seluruh penyaluran program bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya dapat ditransfer secara langsung dan tepat sasaran ke rekening masyarakat.
Skema penyaluran bantuan berbasis nontunai (cashless) melalui rekening pribadi dinilai lebih akuntabel, meminimalkan potensi pungutan liar, memangkas jalur birokrasi, serta memudahkan masyarakat di daerah untuk mengakses layanan perbankan formal lainnya.
Dengan satu penduduk satu rekening yang terverifikasi Dukcapil, pemerintah berharap penyaluran bansos, bantuan pendidikan, subsidi, hingga program pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan lebih cepat, terpantau, dan masuk langsung ke penerima tanpa perantara.
