Berita

Gus Ipul Beri Pembekalan 26 Kepala Sekolah Rakyat Baru: Bukan Seminar Formalitas, Langsung Eksekusi

Diperbarui 0 4 mnt baca 621 kata
V
Ditulis oleh Lihat semua artikel Vicky Potabuga →
Gus Ipul Beri Pembekalan 26 Kepala Sekolah Rakyat Baru: Bukan Seminar Formalitas, Langsung Eksekusi
Gus Ipul Beri Pembekalan 26 Kepala Sekolah Rakyat Baru: Bukan Seminar Formalitas, Langsung Eksekusi — “Kurikulum sekolah r...

Menjelang Tahun Ajaran 2026/2027, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan pembekalan kepada para Kepala Sekolah Rakyat dengan menekankan dua fondasi utama: empati dan integritas. Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat serta Open House bersama orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (6/7).

Pembelajaran dan Empati Sosial

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan pembelajaran yang dibarengi dengan pembangunan empati sosial di lingkungan sekolah. Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian. “Ini bekal saya untuk para kepala sekolah, penguatan pembelajaran dan empati sosial,” kata Mensos.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral sebagai pemimpin tertinggi di sekolah.

Mereka dituntut hadir sepenuhnya bagi siswa, guru, maupun lingkungan. “Kepala sekolah adalah kompas moral ketika siswa kehilangan arah,” ujarnya. Kepala sekolah tidak cukup hanya mengelola, tetapi juga harus mampu menggerakkan perubahan, menjadi teladan, sekaligus sumber semangat.

Pengelolaan Sekolah Berasrama

Mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama, Gus Ipul meminta pengelolaan sekolah berasrama diperkuat melalui tata kelola yang baik dan prosedur penanganan aduan yang jelas. Dalam pengelolaannya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Taruna Nusantara.

“Perkuat manajemen asrama, bersama Taruna Nusantara mengelola Sekolah berasrama.

Penanganan aduan harus dengan prosedur yang benar, bukan improvisasi,” ujarnya.

Kurikulum Multi-Entry dan Multi-Exit

Gus Ipul secara khusus meminta 26 kepala Sekolah Rakyat yang baru bergabung untuk memahami administrasi kepegawaian serta kurikulum Sekolah Rakyat yang menerapkan konsep multi-entry dan multi-exit. Menurutnya, para siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam.

“Kurikulum sekolah rakyat itu multi-entry dan multi-exit.

Tidak semuanya umurnya sama, tidak semua kemampuannya sama.

Banyak anak-anak putus sekolah dua hingga tiga tahun,” katanya. Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah memberikan perhatian serius kepada para siswa agar mereka memperoleh pendampingan dan kesempatan belajar yang optimal.

“Tolong perhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh siswa-siswi kita ini.

Ini bukan seminar formalitas, begitu pulang langsung eksekusi,” tegasnya.

Larangan Kekerasan dan Intoleransi

Gus Ipul menegaskan ada tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat, yakni bullying, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dan radikalisme. Ia memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kalau ada yang melakukan kekerasan seksual atau kekerasan fisik, maka Sekolah Rakyat tidak akan segan-segan langsung memberhentikan.

Tidak ada teguran, langsung diberhentikan,” tegasnya.

Standarisasi Kualitas

Di sisi lain, Gus Ipul menekankan pentingnya standarisasi kualitas seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia agar tidak ada kesenjangan mutu maupun prestasi antar sekolah. “Tidak ada Sekolah Rakyat kelas dua.

Semua sama, standar dan tempatnya sama,” jelasnya.

Integritas sebagai Syarat, Bukan Pelengkap

Yang tidak kalah penting, Gus Ipul mengingatkan para kepala sekolah untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan aset program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Jangan kotori program mulia Presiden ini dengan korupsi dan praktik-praktik penyimpangan.

Integritas adalah syarat, bukan pelengkap,” tutur Mensos.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Gus Ipul juga telah menekankan bahwa kepala sekolah harus menghindari penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, memasukkan pegawai di luar skema resmi dari Kemensos, atau merangkap jabatan di tempat lain. “Kepala sekolah harus jadi kompas moral yang menyatukan seluruh warga Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pembekalan ini, diharapkan para kepala sekolah dapat menjalankan amanah besar tersebut dengan penuh empati dan integritas, mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan yang unggul, berkarakter, dan bermartabat.

Apa Reaksimu?

Berita Terkait