Gaji Naik Hingga 100 Persen! Simak Besaran Tukin Terbaru PPPK Penuh Waktu 2026 bagi Eks Paruh Waktu

Bungko News – Kabar yang dinantikan oleh ratusan ribu tenaga honorer di Indonesia akhirnya terwujud.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara resmi menetapkan skema transisi bagi 947.421 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2026.

Kebijakan ini merupakan langkah monumental dalam penataan aparatur sipil negara (ASN) dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga teknis, tenaga kesehatan (nakes), serta guru yang selama ini berstatus paruh waktu.

Latar Belakang: Solusi Sementara yang Menyisakan Masalah

Skema PPPK paruh waktu pertama kali diperkenalkan melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Skema ini dirancang sebagai solusi sementara untuk menata tenaga non-ASN yang tercatat di database BKN tetapi belum lolos seleksi CASN.

Mereka diangkat dengan durasi kerja sekitar 4 jam per hari dan menerima gaji proporsional, sekitar 50 persen dari tukin penuh waktu.

Namun implementasinya di lapangan menyisakan berbagai persoalan.

Data BKN per 22 Agustus 2025 mencatat, dari lebih dari 1 juta usulan formasi PPPK paruh waktu, puluhan ribu di antaranya ditolak dengan alasan beragam, mulai dari pegawai yang sudah tidak aktif hingga keterbatasan anggaran daerah.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa skema paruh waktu tidak efektif dan berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam birokrasi.

Data Resmi BKN: 947.421 PPPK Paruh Waktu Tercatat

Berdasarkan data BKN per 31 Desember 2025, total ASN di Indonesia mencapai 6.546.083 orang.

Dari jumlah tersebut:

Gabungan PPPK dan PPPK Paruh Waktu mencapai 2.988.386 orang atau sekitar 46 persen dari total ASN, angka yang hampir menyamai jumlah PNS.

Mayoritas dari mereka bertugas di instansi daerah, dengan PPPK di daerah mencapai 80 persen.

5 Poin Penting Hasil Pembahasan KemenPAN-RB dan BKN

Dalam pembahasan yang berlangsung pada April 2026, KemenPAN-RB bersama BKN menegaskan lima poin penting terkait nasib PPPK paruh waktu:
1. Status PPPK Paruh Waktu Aman

Pemerintah memastikan skema PPPK paruh waktu tidak dihapus dan tetap menjadi solusi penataan honorer sesuai kemampuan anggaran instansi.

Tidak ada PHK massal.
2. Arah Transisi Dipercepat

Pemerintah mendorong percepatan aturan peralihan dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Regulasi teknis transisi sedang disusun.
3. Mekanisme Pengangkatan Jelas

Pembahasan mencakup kejelasan kriteria, tahapan, dan mekanisme transisi yang seragam bagi seluruh pemerintah daerah.

Tidak ada lagi kebijakan yang berbeda-beda tiap daerah.
4. Penganggaran Sesuai UU HKPD

Skema gaji disesuaikan dengan belanja pegawai, mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.
5. Berlaku untuk Semua Jabatan

Skema PPPK Paruh Waktu berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola layanan operasional, hingga jabatan lainnya sesuai kebutuhan instansi.

Syarat dan Mekanisme Transisi

Tanpa Seleksi Ulang

Kabar baik bagi para PPPK paruh waktu: perubahan status tidak mengharuskan mereka mengikuti seleksi ulang.

Wakil Kepala BKN, Suherman, menegaskan bahwa sejak awal pemerintah telah menetapkan skema penyetaraan hak bagi PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh.

Namun, proses pengangkatan tidak berlangsung sekaligus, melainkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Evaluasi Kinerja sebagai Syarat Utama

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dilakukan secara otomatis.

Penentuan dilakukan melalui evaluasi kinerja selama masa kontrak paruh waktu.

PPPK paruh waktu yang menunjukkan kinerja baik, disiplin, serta produktif akan menjadi prioritas untuk diangkat.

Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Sistem E-Kinerja menjadi instrumen utama pemerintah dalam memetakan kompetensi individu sebelum memberikan persetujuan migrasi.

Faktor Anggaran Daerah

Selain kinerja, kesiapan anggaran daerah juga menjadi faktor penentu.

Pemerintah daerah hanya dapat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu jika kemampuan fiskal memungkinkan.

Pembebanan gaji kepada pemerintah daerah disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat pengusulan formasi karena keterbatasan fiskal.

Enam Tahapan Resmi Alih Status

Kementerian PAN-RB telah menggariskan enam tahapan resmi yang wajib dipatuhi:

1. Pengusulan kebutuhan formasi – PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK penuh waktu kepada Menteri PAN-RB

2. Penetapan kebutuhan oleh Menteri – Menteri PAN-RB menelaah dan menetapkan jumlah formasi yang disetujui

3. Finalisasi rincian jabatan – Rincian kualifikasi pendidikan dan unit kerja disahkan

4. Pengajuan perubahan status ke BKN – PPK mengusulkan perubahan status kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja

5. Pemberian pertimbangan teknis BKN – Kepala BKN melakukan verifikasi dan memberikan pertimbangan resmi

6. Penetapan pengangkatan resmi – PPK menerbitkan SK penetapan pengangkatan PPPK penuh waktu

Perbedaan Penghasilan: Paruh Waktu vs Penuh Waktu

Salah satu dampak terbesar dari perubahan status adalah peningkatan kesejahteraan.

Saat ini, gaji PPPK paruh waktu hanya sekitar 50 persen dari tukin penuh waktu:

PPPK penuh waktu juga wajib bekerja 37,5 jam per minggu atau setara 7,5 jam sehari selama lima hari, dibandingkan PPPK paruh waktu yang hanya bekerja 19-20 jam per minggu.

Dorongan dari GTKN dan DPR RI

Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) menempatkan percepatan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu sebagai agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis, 9 Juli 2026.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai daerah ini menjadi ruang konsolidasi antara GTKN, DPR RI, Kementerian PAN-RB, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BKN.

GTKN meminta proses tersebut dituntaskan sebelum berakhirnya masa kontrak tahun 2026.

Merespons hal itu, Kementerian PAN-RB menyatakan akan mengkaji mekanisme penyesuaian tanpa tes ulang dengan memanfaatkan basis data BKN, dengan target penyusunan keputusan resmi pada Triwulan III Tahun 2026.

Penutup: Arah Baru Tata Kelola ASN

Kebijakan transisi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengembalikan sistem ASN pada dua pilar utama: PNS dan PPPK penuh waktu.

Wakil Kepala BKN, Suharmen, menegaskan bahwa ke depan tidak ada lagi status kepegawaian yang bersifat paruh waktu.

Bagi 947.421 PPPK paruh waktu, tahun 2026 adalah tahun penuh harapan.

Dengan kinerja yang baik dan dukungan anggaran daerah, status penuh waktu bukan lagi mimpi.

Pemerintah berkomitmen melakukan penataan secara bertahap, adil, transparan, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik.

Artikel ini disusun berdasarkan data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB per Juli 2026.