Tepat di penghujung tahun 2025, pemerintah secara resmi akan menghapus seluruh status honorer di lingkungan instansi pemerintah.<\/p>\n
Kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam bagi ribuan guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status.<\/p>\n
Apakah mereka benar-benar siap kehilangan segalanya?<\/p>\n
Kamis, 30 Oktober 2025, menjadi sejarah baru bagi perjuangan guru madrasah di Tanah Air.<\/p>\n
Ribuan guru dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.<\/p>\n
Mereka menyuarakan satu tuntutan: diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).<\/p>\n
“Kami adalah guru swasta Kemenag yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun,” ujar Dewi (55), seorang guru honorer asal Magetan, Jawa Timur, yang telah mengajar di madrasah swasta sejak 2004.<\/p>\n
Dewi bersama rekan-rekannya menuntut kesetaraan dengan guru di sekolah umum yang lebih mudah menjadi PPPK.<\/p>\n
“Untuk Kementerian Pendidikan bisa, kenapa Kemenag sulit?” protesnya.<\/p>\n
Aksi ini berbuah audiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI, Juri Ardiantoro.<\/p>\n
Ketua Umum Pengurus Besar Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PB PGMNI), Heri Purnama, menuntut komitmen politik dari Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
“Hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah, diangkatkah mereka, beranikah pemerintah mengangkat mereka menjadi P3K atau ASN dan ditempatkan di madrasah awal?” tegas Heri.<\/p>\n
Kebijakan penghapusan status honorer bukanlah hal baru.<\/p>\n
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan batas akhir keberadaan tenaga honorer pada 31 Desember 2025.<\/p>\n
“Tidak ada lagi pegawai berstatus honorer setelah 31 Desember 2025. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyesuaikan seluruh tenaga non-ASN ke dalam sistem yang lebih terstruktur,” demikian pernyataan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).<\/p>\n
Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra.<\/p>\n
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai langkah ini semakin menyudutkan nasib guru honorer.<\/p>\n
“Intinya yang ingin kami sampaikan guru honorer itu terjepit. Dan saya kira ini cara yang sangat kasar dalam memperlakukan guru. Sebetulnya negara berutang sama guru honorer,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri.<\/p>\n
<\/p>\n
Guru madrasah swasta menjadi kelompok paling rentan dalam kebijakan ini.<\/p>\n
Data P2G menunjukkan bahwa hampir 90% sekolah madrasah di Indonesia adalah swasta, sehingga banyak guru honorer di lembaga ini tidak terdeteksi dalam sistem pemerintah.<\/p>\n
Komisi X DPR RI pun ikut bersuara. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyoroti bahwa isu guru honorer tidak bisa dilihat secara sektoral.<\/p>\n
“Semua guru honorer baik yang di Madrasah maupun sekolah umum layaknya mendapat pengakuan dari negara. Layaknya negara mengakui tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata Lalu.<\/p>\n
Dia mendorong pemerintah mencari solusi komprehensif lintas kementerian agar para guru honorer madrasah yang telah mengabdi puluhan tahun tidak kehilangan status dan penghidupan.<\/p>\n
Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, pemerintah menawarkan skema baru: PPPK Paruh Waktu 2025.<\/p>\n
Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denni, menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu adalah bentuk keadilan transisi.<\/p>\n
“Pemerintah ingin tenaga honorer tetap diakui dan dilindungi secara hukum,” ujar Alex.<\/p>\n
Skema ini memungkinkan tenaga honorer tetap berstatus ASN dengan jam kerja terbatas antara 20 hingga 30 jam per minggu.<\/p>\n
Mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum, jaminan sosial, serta hak cuti sesuai proporsi.<\/p>\n
Gaji pun akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jam kerja.<\/p>\n
Namun, tidak semua honorer otomatis bisa masuk ke skema baru ini. Mereka harus memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi yang ketat.<\/p>\n
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN.<\/p>\n
Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non ASN telah ditentukan sebesar maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).<\/p>\n
Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen, bukan untuk madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).<\/p>\n
Ini menjadi persoalan tersendiri bagi guru madrasah swasta.<\/p>\n
Selain masalah status, guru madrasah swasta juga menghadapi masalah tunggakan pembayaran tunjangan.<\/p>\n
Dewi, guru honorer asal Magetan, menyoroti keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi inpassing di Jawa Timur.<\/p>\n
“Sudah pemberkasan berkali-kali tapi belum cair. Katanya mau dicairkan, tapi pemberkasannya diulang terus,” keluhnya.<\/p>\n
Masalah ini semakin menambah beban para guru yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapatkan pengakuan yang layak.<\/p>\n
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama pemerintah.<\/p>\n
Dia berjanji akan menyampaikan semua aspirasi guru madrasah kepada Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bersekolah. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, untuk mencapai ke arah sana, maka tenaga pendidik dan fasilitas terus menjadi prioritas untuk ditingkatkan,” ujar Juri.<\/p>\n
Namun, para guru menunggu lebih dari sekadar janji. Mereka menuntut kepastian dalam waktu satu minggu setelah audiensi.<\/p>\n
Penghapusan status honorer sebenarnya bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional dan efisien.<\/p>\n
Namun, implementasinya di lapangan menimbulkan banyak masalah, terutama bagi guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi.<\/p>\n
Ribuan guru madrasah kini berada dalam titik balik sejarah. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan pendidikan di Indonesia.<\/p>\n
Jika pemerintah tidak memberikan solusi yang adil, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan banyak tenaga pendidik berkualitas yang telah mengabdi dengan tulus.<\/p>\n
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi perlakuannya berbeda dengan guru negeri. Kami ingin kesetaraan dan kesejahteraan,” tutur Heri Purnama, menggambarkan harapan ribuan guru madrasah di seluruh Indonesia.<\/p>\n
Pertanyaannya sekarang: apakah pemerintah benar-benar siap memberikan kepastian bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, atau mereka benar-benar akan kehilangan segalanya setelah status honorer resmi dihapus pada 31 Desember 2025 nanti? ***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tepat di penghujung tahun 2025, pemerintah secara resmi akan menghapus seluruh status honorer di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan ini memicu<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16808,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"googlesitekit_rrm_CAowwv_DDA:productID":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-23177","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23177"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23177\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16808"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bungko.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}