Fakta-fakta ini menjadi pemicu utama pemerintah untuk melakukan “ground check” atau verifikasi lapangan secara massal.
Awal tahun 2025, petugas bersama BPS mendatangi lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat secara langsung.
Mereka didatangi, diajak dialog, dan diukur ulang kelayakannya.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, serta menerima usulan pembaruan dari pemerintah daerah, hingga tingkat RT/RW.
Hasil Pemutakhiran: 3,9 Juta KPM Keluar, 11 Juta Dialihkan
Setelah proses verifikasi yang intensif, berikut hasil yang berhasil dihimpun:
-
3,9 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tidak lagi berhak menerima bansos. Alasan yang ditemukan antara lain:
-
Graduasi (keluar dari kemiskinan) berdasarkan perbaikan desil.
-
Pemutakhiran data yang lebih akurat.
-
Penerima meninggal dunia.
-
Terlibat judi (judul) atau praktik yang tidak layak.
-
Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya tidak menerima bansos.
-
-
11 juta penerima bantuan iuran (seperti PBI JK) dialihkan dari desil atas (mampu) ke desil yang lebih sesuai, yaitu desil 1 sampai desil 4 (golongan terbawah hingga pra-sejahtera).
Pejabat Kemensos menegaskan bahwa upaya ini dilakukan sekuat tenaga melalui pengecekan lapangan dan partisipasi masyarakat agar data makin tahun makin akurat.
Digitalisasi Bansos: Piloting di Banyuwangi, Error Turun Drastis
Salah satu langkah revolusioner lainnya adalah digitalisasi bansos yang tengah diuji coba.
Pemerintah membentuk tim besar yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mempercepat transformasi digital.
Piloting perdana dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan 357.000 KPM.
Hasilnya cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan:
-
Saat menggunakan data lama, sistem mendeteksi 77% error (data tidak sesuai atau penerima tidak layak).
-
Setelah data diukur ulang dengan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat error turun drastis menjadi hanya 28,2% .
-
Target ke depan, dengan digitalisasi penuh, tingkat error ditekan hingga di bawah 10% .
“Ini adalah proses-proses yang kami lakukan dalam rangka membuat bansos lebih tepat sasaran,” jelas pejabat Kemensos.
Uji coba di Banyuwangi kini memasuki tahap finalisasi.
Tahun 2025 ini, program akan dikembangkan ke 40 kabupaten/kota.
Jika sukses, sesuai arahan Presiden, digitalisasi bansos akan dilakukan secara nasional.
