Nasib pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 tahun 2024 mengalami perubahan setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran terkait penyesuaian jadwal.
Surat edaran ini secara khusus mengatur tentang pengunduran waktu pengusulan Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK.
Detail Surat Edaran BKN
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, BKN telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait jadwal seleksi pengadaan PPPK tahap 2 tahun 2024.
Surat edaran yang diterbitkan pada 20 Mei 2025 ini berisi penyesuaian pada tahapan pengusulan NI PPPK.
Sebelumnya, jadwal pengusulan NI PPPK untuk tahap 2 direncanakan akan berlangsung pada 1 Agustus hingga 10 September 2025.
Namun, melalui surat edaran terbaru, BKN memperpanjang periode pengusulan NI PPPK menjadi 1 Agustus hingga 10 September 2025.
Apakah Pengangkatan PPPK Juga Akan Diundur?
Meskipun terdapat perubahan pada jadwal pengusulan NI PPPK, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait perubahan jadwal pengangkatan PPPK tahap 2.
Penting untuk dicatat bahwa tahapan lain dalam seleksi PPPK tahap 2, seperti pengumuman kelulusan dan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), tidak mengalami perubahan. Berdasarkan jadwal terbaru dari BKN:
- Pengumuman Hasil Kelulusan: 16-25 Juni 2025
- Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NI PPPK: 1-31 Juli 2025
Implikasi bagi Calon PPPK Tahap 2
Pengunduran jadwal pengusulan NI PPPK ini secara langsung akan mempengaruhi waktu penerbitan SK pengangkatan dan dimulainya masa kerja bagi para calon PPPK tahap 2.
Meskipun belum ada informasi resmi mengenai pengunduran jadwal pengangkatan, kemungkinan besar proses ini juga akan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan jadwal pengusulan NI PPPK.
Para calon PPPK tahap 2 diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan instansi terkait mengenai perkembangan terbaru.
Perubahan jadwal ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses administrasi pengadaan PPPK, dan calon peserta perlu bersiap untuk kemungkinan adanya penyesuaian lebih lanjut.
Penting untuk diingat bahwa informasi ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan resmi dari BKN. Calon PPPK disarankan untuk selalu merujuk pada pengumuman resmi dari BKN untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru.
