Pengusulan Nomor Induk PPPK: Berdasarkan jadwal BGN, proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) berlangsung hingga akhir Januari 2026, yang diikuti dengan penetapan Nomor Induk (NI) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Status Relawan dan Tenaga Pendukung
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memberikan penegasan mengenai nasib para relawan, juru masak (cook), dan tenaga distribusi di luar jabatan inti.
Secara regulasi, relawan tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK.
Posisi relawan dirancang sebagai penggerak sosial masyarakat yang bersifat partisipatif dan non-ASN.
Langkah ini diambil agar struktur birokrasi negara tidak terbebani secara berlebihan, namun tetap membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat luas melalui skema kemitraan atau insentif khusus di luar status pegawai negara.
Estimasi Gaji dan Kesejahteraan
Pegawai SPPG yang resmi diangkat menjadi PPPK akan menerima gaji sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 (tentang Gaji dan Tunjangan PPPK).
Besaran gaji ini ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja (MKG).
Sebagai contoh:
-
Golongan IX (Lulusan S1): Memperoleh gaji pokok mulai dari kisaran Rp 2.966.500 hingga Rp 4.872.300, belum termasuk tunjangan fungsional dan keluarga.
-
Jaminan Sosial: Seluruh pegawai PPPK di lingkungan BGN dipastikan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sejak masa kontrak berlaku.
Peluang Rekrutmen Umum Tahap Berikutnya
Bagi masyarakat yang belum bergabung, BGN juga telah mengumumkan pembukaan seleksi PPPK Tahap 3 dan 4 di tahun 2026.
Sebanyak 32.460 formasi akan dibuka untuk umum guna mengisi kebutuhan tenaga profesional di ribuan titik Satuan Pelayanan baru yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat secara bertahap, sehingga kebutuhan akan tenaga ASN PPPK di sektor ini akan terus berkembang seiring dengan penambahan unit dapur umum.
***
