Dalam aturan ini, gaji pokok PPPK telah mengalami penyesuaian dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, di mana gaji pokok mengalami kenaikan sebesar 8%.
Komponen tunjangan keluarga sendiri dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok sesuai golongan jabatan.
Sebagai gambaran, tunjangan suami/istri untuk PPPK golongan rendah biasanya berkisar di bawah Rp300 ribu, sedangkan pada golongan atas bisa mencapai lebih dari Rp700 ribu per bulan tergantung golongan dan masa kerja.
Respons PPPK dan Implikasi Kebijakan
Pencairan tunjangan keluarga di awal tahun ini disambut positif oleh banyak PPPK yang sudah menikah, karena memberikan tambahan pendapatan di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.
Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan penghasilan PPPK agar tetap kompetitif dengan sektor lain.
Namun di sisi lain, para pegawai berharap adanya kepastian lebih lanjut terkait kenaikan gaji pokok dan penyesuaian tunjangan lain seperti tunjangan jabatan atau kinerja yang juga penting untuk meningkatnya kesejahteraan secara menyeluruh.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kemungkinan tersebut sambil menyeimbangkan berbagai prioritas belanja negara.
Kesimpulan
Pencairan tunjangan suami/istri PPPK periode Februari 2026 menandai awal pembayaran gaji dan tunjangan yang telah disiapkan pemerintah.
Tujuh golongan teratas menerima nilai tunjangan terbesar yang mencerminkan struktur gaji pokok sesuai golongan jabatan.
Meskipun belum ada kepastian kenaikan gaji pokok di 2026, pencairan tunjangan ini tetap menjadi kabar baik bagi para PPPK yang telah menikah, sekaligus bukti keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara.
***
