Bungko News – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan sejumlah pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat mengetatnya kondisi fiskal daerah pascapemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Purbaya menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. "Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
39 Daerah Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat 39 pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji PPPK.
Hal ini disebabkan porsi belanja pegawai di daerah tersebut telah melampaui 50 persen dari APBD.
Beberapa daerah yang disebutkan memerlukan bantuan antara lain Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai 56,65 persen, Kabupaten Donggala sebesar 53,1 persen, dan Kabupaten Sigi yang mencapai 60 persen.
"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujar Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).
Pemerintah telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD, sejalan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Namun, Kemendagri mencatat masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten yang berada di bawah ambang batas tersebut. Ketentuan ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.
Keluhan Kepala Daerah
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi salah satu kepala daerah yang menyuarakan kekhawatirannya.
