Bungko News – Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa Kepala Desa dan Lurah adalah jabatan yang sama.
Padahal, meskipun sama-sama memimpin wilayah setingkat di bawah kecamatan, keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi kewenangan, cara pengangkatan, hingga pertanggungjawaban.
Perbedaan ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan antara Kepala Desa dan Lurah, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.
Dasar Hukum
Kepala Desa dan Lurah diatur dalam undang-undang yang berbeda, yaitu:
-
Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
Lurah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Perbedaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa desa dan kelurahan memiliki sistem pemerintahan yang tidak sama.
Pengertian dan Definisi
Kepala Desa
Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Desa memiliki kewenangan otonomi berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Lurah
Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat di tingkat kecamatan.
Lurah merupakan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali Kota.
Perbedaan Utama Kepala Desa dan Lurah
Berikut adalah perbedaan mendasar antara Kepala Desa dan Lurah yang dirangkum dalam tabel perbandingan:
