Bungko News – JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di bawah naungannya, terutama bagi guru honorer madrasah.
Langkah strategis yang kini menjadi prioritas utama adalah akselerasi program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta membuka ruang bagi pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kemenag, saat ini terdapat total 1.157.050 guru yang berada di bawah pembinaan kementerian.
Jumlah ini mencakup guru madrasah, guru pesantren, hingga guru pendidikan agama pada sekolah umum.
Dari total populasi guru tersebut, disparitas status kepegawaian masih terlihat cukup mencolok.
Tercatat sebanyak 360.632 orang (31,2 persen) sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara itu, mayoritas sisanya, yakni sebanyak 796.418 guru, masih berstatus sebagai tenaga pendidik Non-PNS atau honorer.
Fokus Percepatan Sertifikasi Guru
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi.
Hingga awal Februari 2026, Kemenag mencatat terdapat 497.893 guru yang belum mengikuti PPG.
“Kami akan terus berikhtiar agar mereka bisa segera disertifikasi.
Kami juga mengupayakan berbagai kebijakan lain untuk meningkatkan kualitas guru sebagai salah satu ekosistem terpenting dalam dunia pendidikan kita,” ujar Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Langkah sertifikasi ini dinilai krusial karena menjadi pintu masuk bagi guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
Rincian Guru yang Belum Tersertifikasi
Kemenag memetakan sebaran guru yang belum tersertifikasi di berbagai lini pembinaan.
Sektor madrasah menjadi penyumbang angka terbesar dalam daftar ini.
