Validasi ini mencakup:
-
Kondisi ekonomi terkini penerima.
-
Kepemilikan aset yang dianggap sudah mencukupi.
-
Perubahan status anggota keluarga (misalnya ada yang lulus sekolah, menikah, pindah domisili, atau meninggal dunia).
-
Adanya anggota keluarga yang berstatus ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, atau memiliki penghasilan tetap tetap yang layak.
Jika dalam proses verifikasi ditemukan bahwa sebuah keluarga sudah mengalami peningkatan kesejahteraan (misalnya naik dari desil 2–3–4 menjadi desil 5 atau 6 ke atas), maka keluarga tersebut berpotensi tidak lagi menerima bansos.
Hal ini penting untuk menjaga agar bantuan tepat sasaran.
Mekanisme Usul Sanggah bagi Warga yang Merasa Layak
Pemerintah memahami bahwa proses verifikasi tidak selalu sempurna.
Oleh karena itu, bagi warga yang merasa dirinya masih sangat layak menerima bantuan tetapi namanya tiba-tiba tidak tercantum sebagai penerima, tersedia mekanisme usul sanggah.
Usul sanggah dapat diajukan melalui:
-
Aplikasi Cek Bansos – dengan mengunggah bukti-bukti pendukung.
-
Pemerintah desa atau kelurahan setempat – melalui perangkat desa yang akan meneruskan ke dinas sosial.
Proses ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memperjuangkan haknya secara sah dan transparan.
Bantuan Pangan Juga Disalurkan Bersamaan
Selain PKH dan BPNT, di sejumlah daerah pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng secara bersamaan.
Bantuan ini menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Proses penyaluran tahap kedua ini ditargetkan selesai tepat waktu sebelum memasuki pencairan tahap ketiga yang akan dimulai pada triwulan berikutnya, yaitu bulan Juli–September 2026.
