Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.
Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, serta menyusun dan menyepakati peraturan desa.
Seiring dengan pentingnya peran ini, вопроса terkait компенсация atau gaji anggota BPD menjadi perhatian.
Artikel ini akan memberikan gambaran mengenai gaji terbaru anggota BPD di beberapa wilayah Indonesia, dilengkapi dengan sumber informasi yang relevan.
Dasar Hukum dan Sumber Pendanaan Gaji BPD
Gaji atau lebih tepatnya disebut sebagai tunjangan bagi anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Alokasi dana untuk tunjangan BPD ini merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
Secara umum, pedoman terkait pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja BPD, termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban anggota BPD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016.
Meskipun Permendagri ini menjadi acuan, implementasi dan besaran tunjangan BPD dapat bervariasi antar daerah, tergantung pada kemampuan keuangan desa dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
Gambaran Gaji Terbaru BPD di Beberapa Wilayah Indonesia (Data Per Maret 2025)
Mengingat bahwa besaran tunjangan BPD sangat bergantung pada kondisi keuangan masing-masing desa dan kebijakan daerah, sulit untuk memberikan angka pasti yang berlaku secara nasional.
Namun, berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, berikut adalah gambaran tunjangan BPD di beberapa wilayah Indonesia:
- Berdasarkan Peraturan BPK: Sebuah dokumen peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan besaran tunjangan anggota BPD dengan rincian:
-
- Ketua BPD: antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan.
- Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD: antara Rp 600.000 hingga Rp 750.000 per bulan.
-
- Informasi Tahun 2024 (Sebagai Gambaran Tren): Sebuah artikel berita pada Februari 2024 menyebutkan adanya kenaikan gaji BPD desa untuk tahun 2024 dengan rincian:
-
- Ketua BPD: Rp 1.200.000 per bulan.
- Wakil Ketua BPD: Rp 1.100.000 per bulan.
- Sekretaris BPD: Rp 1.100.000 per bulan.
- Anggota BPD: Rp 1.000.000 per bulan.
- Artikel ini menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, gaji BPD berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan.
-
- Kondisi di Gorontalo Utara (Februari 2025): Berdasarkan laporan berita pada Februari 2025, terdapat keluhan dari anggota BPD di Gorontalo Utara mengenai rendahnya tunjangan yang diterima:
-
- Ketua BPD: Rp 910.000 per bulan.
- Wakil Ketua dan Sekretaris: Rp 860.000 per bulan.
- Anggota: Rp 750.000 per bulan.
-
- Informasi dari Updesa: Sebuah artikel di platform Updesa pada Juni 2024 menyebutkan bahwa gaji anggota BPD desa tahun 2024 adalah sekitar Rp 400.000 per bulan.
Penting untuk Dicatat:
- Data di atas menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam besaran tunjangan BPD antar wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan desa dan kebijakan pemerintah daerah.
- Informasi tahun 2024 dapat menjadi indikasi tren, namun besaran tunjangan tahun 2025 dapat mengalami perubahan.
- Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru mengenai tunjangan BPD di suatu wilayah, disarankan untuk merujuk pada APBDes tahun berjalan atau menghubungi langsung pemerintah desa setempat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota.
Kesimpulan
Tunjangan bagi anggota BPD merupakan bentuk penghargaan atas peran dan tanggung jawab mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur secara umum, besaran tunjangan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan kebijakan di tingkat desa dan daerah.
Informasi yang tersedia menunjukkan adanya variasi tunjangan BPD di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mendapatkan data yang paling akurat, penting untuk merujuk pada sumber informasi resmi di tingkat desa dan kabupaten/kota.
