Bungko News – Jakarta – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwujudan demokrasi di tingkat desa memiliki peran krusial dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) dan menampung aspirasi masyarakat.
Untuk mendukung kinerjanya, ketua dan anggota BPD berhak menerima penghasilan berupa honor tetap dan tunjangan.
Lantas, berapa besaran honor BPD di tahun 2026?
Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019, penghasilan tetap dan tunjangan BPD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Namun besaran honor tidak seragam di seluruh Indonesia dan sangat bervariasi tergantung kemampuan keuangan masing-masing desa serta kebijakan pemerintah kabupaten/kota.
Berikut ulasan lengkap besaran gaji BPD, tunjangan, polemik honor minim, hingga kabar THR dan gaji ke-13 tahun 2026.
Landasan Hukum dan Besaran Gaji BPD 2026
Secara nasional, acuan penghasilan bagi ketua dan anggota BPD diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.
Aturan ini memberikan batasan maksimal (plafon) penghasilan tetap BPD yang merujuk pada penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa atau IIb di masing-masing daerah.
Berikut rincian batasan maksimalnya:
-
Ketua BPD: menerima penghasilan tetap paling tinggi sebesar 100 persen dari penghasilan tetap PNS golongan IIa.
-
Wakil Ketua BPD: menerima penghasilan tetap paling tinggi sebesar 90 persen dari penghasilan tetap PNS golongan IIa.
-
Anggota BPD: menerima penghasilan tetap paling tinggi sebesar 80 persen dari penghasilan tetap PNS golongan IIa.
Dengan gaji pokok PNS golongan IIa yang berkisar sekitar Rp2.022.200 hingga Rp2.500.000 per bulan (tergantung masa kerja dan daerah), maka maksimal honor Ketua BPD bisa mencapai sekitar Rp2,0 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, sementara anggota maksimal sekitar Rp1,6 juta hingga Rp2,0 juta per bulan.
Namun penting dicatat, angka tersebut hanyalah batasan maksimal, bukan standar nasional.
Penetapan honor tetap dan tunjangan BPD sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali), kemudian dianggarkan dalam APBDes.
Hak Tambahan BPD: Tunjangan Kedudukan dan Jaminan Sosial
Selain honor tetap, BPD juga berhak menerima tunjangan kedudukan yang besarnya ditetapkan melalui Perbup/Perwali di daerah masing-masing.
