JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Fokus utama penyaluran tahun ini diarahkan pada pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan pengembangan dari sistem DTKS sebelumnya.
Kriteria Utama Penerima BPNT 2026
Berdasarkan regulasi terbaru, tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah otomatis mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Update Bansos PKH Tahap 3: Cut Off Tahap 2 Selesai, Penyaluran Juli-September Segera Diproses
Terdapat indikator spesifik yang menjadi acuan penilaian oleh Kemensos dan dinas sosial setempat:
– Status Kewarganegaraan:
Calon penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid dan telah sinkron dengan data Dukcapil.
– Registrasi Data Sosial:
Nama calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.
Tahun ini, prioritas utama diberikan kepada keluarga yang berada pada kategori Desil 1 hingga Desil 4 (40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).
– Bukan Anggota Institusi Negara:
Bantuan ini mutlak dilarang bagi individu yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD.
Baca Juga: Kabar Gembira! Saldo BPNT Tahap 1 2026 Mulai Masuk Rekening KKS, Cek Nominalnya di Sini
– Indikator Ekonomi:
Keluarga penerima manfaat (KPM) adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian (PHK), memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) setempat, atau tidak memiliki penghasilan tetap.
– Kondisi Aset:
Pemerintah melakukan verifikasi lapangan terhadap aset yang dimiliki.
Calon penerima dipastikan tidak memiliki kendaraan bermotor dengan nilai jual tinggi (di atas Rp30 juta) atau properti mewah.
– Bebas Aktivitas Ilegal:
Redaksi 
