Bungko News – Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan setelah munculnya kebijakan kontroversial di sejumlah daerah yang memotong pendapatan aparatur demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan tenaga PPPK.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menyoroti tajam langkah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang memangkas pendapatan PPPK dan tunjangan seluruh ASN sebesar 30 persen.
Kebijakan ekstrem tersebut diambil sebagai upaya mempertahankan pembiayaan sekitar 2.000 tenaga PPPK agar tidak diberhentikan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
"Kami memahami jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait sumber dana untuk gaji PPPK. Namun, jika solusinya harus memotong pendapatan ASN hingga 30 persen, kami khawatir malah memicu ketidakpuasan aparatur yang akan mempengaruhi kualitas layanan publik daerah," tegas Ali Ahmad dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi.
