Bungko News – Memasuki pertengahan Juni 2026, pemerintah masih terus menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat.
Kabar gembira datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), karena PT Pos Indonesia (PT Pos) kembali berperan sebagai saluran penyalur bansos tunai.
Namun di sisi lain, ada kabar kurang menyenangkan: bantuan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) banyak yang dinonaktifkan.
Apa penyebabnya? Simak ulasan lengkap berikut ini.
Penyaluran Bansos via PT Pos Indonesia: Untuk Daerah 3T dan KPM tanpa KKS
Beredar kabar di media sosial mengenai penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia pada bulan Juni 2026.
Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut benar adanya, namun perlu diluruskan agar tidak salah tafsir.
Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia saat ini diperuntukkan bagi:
-
Daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum terjangkau oleh jaringan bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) dan BSI.
-
KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima PKH/BPNT sejak tahap 1 (Januari–Maret 2026) tetapi belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bantuan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia adalah bansos reguler PKH dan BPNT tahap 2 (triwulan kedua, April–Mei–Juni 2026).
Jadi, bukan bantuan tambahan atau penebalan.
Masyarakat diimbau tidak terprovokasi oleh isu penebalan bansos Rp400.000 atau Rp900.000 yang kembali marak di media sosial.
Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan program penebalan apa pun untuk tahun 2026.
Klarifikasi tegas: "Penebalan 400, 900 itu hoaks semuanya. Tidak ada lagi penebalan di tahap 2 ini atau di awal tahun 2026," demikian pernyataan dari narasumber Sukron Channel.
Selain PKH dan BPNT, penyaluran lewat PT Pos juga mencakup bantuan PBSE (Program Bantuan Sosial Ekonomi) berupa modal usaha Rp1.000.000 bagi KPM yang telah diusulkan dan lolos verifikasi.
