Penyebab lainnya adalah data peserta tidak ditemukan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data ini sifatnya dinamis dan diperbarui setiap tiga bulan sekali.
3. Terdapat Anggota Keluarga Berstatus ASN, TNI/Polri, atau Pekerja Tetap
Indikator lain yang menyebabkan BPJS PBI distop adalah ditemukannya anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, atau memiliki penghasilan tetap yang dianggap sudah mencukupi.
4. Integrasi Data dengan Sistem Perbankan dan OJK
Sistem kepesertaan PBI kini terintegrasi dengan Bank Indonesia, bank Himbara, serta sistem pengawasan OJK dan BI-Checking.
Data ini membantu pemerintah melihat catatan pinjaman, cicilan kredit kendaraan, kepemilikan rumah atau tanah bersertifikat, hingga pola transaksi penerima bansos.
Semua indikator ini dianalisis secara otomatis oleh sistem pusat.
Penegasan Pemerintah: Bukan Dicoret Sepihak
Perlu diluruskan bahwa penonaktifan BPJS PBI bukan karena ada pihak tertentu yang secara sepihak mencoret kepesertaan, melainkan karena hasil pembaruan data menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan.
Sistem bekerja berdasarkan data yang tersedia dan terintegrasi.
🔄 Ada Kabar Baik: Reaktivasi PBI Masih Dimungkinkan
Meski sempat dinonaktifkan, pemerintah tidak menutup pintu bagi warga yang merasa masih berhak menerima bantuan iuran BPJS.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa 2,15 juta orang dari total 11 juta peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan kini telah melakukan reaktivasi.
Rincian reaktivasi tersebut adalah sebagai berikut:
-
Aktif kembali sebagai PBI JK: 305.864 penerima
-
Beralih segmen menjadi penerima bantuan pemerintah daerah: 1,4 juta orang
-
Menjadi peserta mandiri (membayar iuran sendiri): 188.703 orang
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan bahwa peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari masih dapat mengakses layanan kesehatan selama tiga bulan ke depan, di mana pemerintah terus melakukan proses validasi data untuk memastikan kelayakan penerima manfaat.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya masih tergolong tidak mampu namun status PBI dinonaktifkan, dapat melakukan langkah berikut:
-
Memeriksa data kependudukan dan Kartu Keluarga agar sesuai kondisi sebenarnya
-
Mengajukan pembaruan data melalui mekanisme pendataan sosial di tingkat desa
-
Berkonsultasi dengan perangkat desa atau petugas terkait
-
Mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat
📋 Bantuan Lain yang Masih Cair di Juni 2026
Selain PKH dan BPNT, beberapa bantuan berikut juga masih dalam proses penyaluran di minggu kedua Juni 2026:
