Bungko News – Kabar menggembirakan datang dari perjuangan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi mereka yang berstatus PPPK Paruh Waktu (P3K PW) dan yang mengalami persoalan downgrade ijazah.
Berbagai forum dan organisasi yang memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan ini melaporkan adanya sinyal-sinyal positif dari pemerintah, DPR, hingga Istana Negara.
Inti Persoalan: PW dan Downgrade
Perjuangan yang terus digaungkan oleh Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) dan berbagai organisasi lainnya berfokus pada dua isu utama:
Pertama, nasib PPPK Paruh Waktu (P3K PW).
Skema ini lahir dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang justru dinilai memperlebar jurang kesejahteraan di antara para guru nasional.
Para P3K PW digaji tidak 100% dari APBD dan seringkali hanya menerima gaji yang sangat minim.
Kedua, persoalan downgrade ijazah, di mana PPPK penuh waktu ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
Kedua kelompok ini mendambakan kepastian status dan kesejahteraan yang layak.
Sinyal Positif dari Berbagai Lini
1. DPD RI Siap Perjuangkan Aspirasi
FHNK2I baru saja mengajukan lima usulan penting kepada Wakil Ketua Komite I DPD RI, H. Muhdi.
Usulan tersebut mencakup pengalihan sumber gaji PPPK dari APBD ke APBN agar daerah tidak terbebani, serta fokus rekrutmen 2026-2027 untuk menuntaskan P3K PW menjadi penuh waktu dan menyesuaikan PPPK downgrade dengan ijazahnya.
