Menghadapi tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan kebijakan baru dalam penyaluran bansos.
Berdasarkan informasi dari Radar Bogor, terdapat enam program bansos yang dipastikan tetap berjalan pada 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga melalui skema bantuan bersyarat senilai Rp225.000 hingga Rp1.000.000 setiap tahap. 2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan target 18 juta keluarga menggunakan saldo elektronik sebesar Rp200.000 hingga Rp600.000. 3. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20 juta siswa dari SD hingga SMA serta mahasiswa KIP Kuliah. 4. Peserta PBI-JKN yang mencapai 90 juta jiwa tetap memperoleh pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. 5. Program rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan menargetkan satu juta penerima. 6. Skema bansos beras 10 kilogram yang diberikan secara kondisional.Namun, ada dua program bansos yang akan dihentikan pada 2026:
1. BLT Kesra bernilai Rp900.000 tidak akan dilanjutkan mulai Januari 2026 karena pemerintah ingin memusatkan anggaran pada program struktural. 2. Bantuan penebalan yang bersifat sementara juga tidak akan dilanjutkan.Transformasi Digitalisasi Bansos pada 2026
Salah satu perubahan besar yang akan terjadi pada 2026 adalah penerapan penuh digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos Digital dan basis data tunggal DTSEN dari BPS yang diperkuat oleh kecerdasan buatan atau AI.
Sistem ini disiapkan untuk menghilangkan tumpang tindih data, mengurangi kesalahan klasifikasi desil ekonomi, serta memastikan tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan yang mengganggu rantai penyaluran bantuan.
Uji coba di Banyuwangi yang mencapai tingkat akurasi 90 persen menjadi dasar perluasan implementasi ke 32 daerah pilot pada Februari 2026, sebelum diterapkan secara nasional.
Cara Menjadi Penerima Bansos di Tahun 2026
Bagi masyarakat yang ingin menjadi penerima bansos pada tahun 2026, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:
1. Usulan melalui desa/kelurahan: Mengajukan diri sebagai calon penerima bansos melalui pemerintah desa atau kelurahan. 2. Pendaftaran mandiri melalui aplikasi Cek Bansos: Mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di ponsel. 3. Memenuhi kriteria desil 1-4: Prioritas diberikan kepada keluarga dengan desil ekonomi terendah. 4. Menunggu verifikasi lapangan: Setelah mengajukan diri, akan ada proses verifikasi lapangan untuk memastikan data yang valid."Setiap 3 bulan sekali pasti ada yang ganti, ada yang sudah enggak dapat lagi, ada yang baru dapat.
Nah, jadi seperti itu ya agar bantuan ini bisa tepat sasaran secara bertahap untuk berkelanjutan seterusnya," jelas laporan tersebut.
Kesimpulan
Pencairan tiga bansos sekaligus senilai Rp3,1 juta pada 8 Desember 2025 menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, proses teknis dan administrasi menjadi faktor utama mengapa masih banyak KPM yang saldo KKS-nya masih nol.
Bagi KPM yang masih menunggu pencairan, disarankan untuk bersabar dan terus memantau status pencairan melalui SIKS-NG atau aplikasi Cek Bansos.
Sementara itu, menghadapi tahun 2026, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan memahami mekanisme baru yang akan diterapkan pemerintah dalam penyaluran bansos.
***
