Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Januari 2026 secara resmi mengumumkan bahwa seleksi perangkat desa serentak tahun 2026 akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) terintegrasi, menggantikan sistem...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Januari 2026 secara resmi mengumumkan bahwa seleksi perangkat desa serentak tahun 2026 akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) terintegrasi, menggantikan sistem ujian konvensional yang selama ini diterapkan.
Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Seleksi Perangkat Desa Berbasis CAT.
Hal ini tentunya membuat calon peserta semakin giat berlatih dengan soal-soal yang relevan.
Seluruh contoh soal dalam artikel ini disusun berdasarkan rujukan yang sah.
Referensi utamanya adalah: (A) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; (B) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebelum perubahan) yang masih menjadi rujukan untuk pasal-pasal tertentu; dan (C) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Artikel ini akan menyajikan 100 contoh soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawaban sebagai bentuk apresiasi, referensi, dan bahan latihan mandiri bagi para calon perangkat desa.
A. Pemerintahan Desa dan UU Desa (30 Soal)
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengertian desa yang benar adalah...
A. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama
B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah
D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten/kota dan dilindungi oleh hukum
Jawaban: B (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 1)
2. Keuangan desa adalah...
A. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa
B. Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa
D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
3. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan...
A. Perintah dari Presiden dan Bupati
B. Terjadi kekosongan pemerintah desa
C. Konflik antarmasyarakat yang berkepanjangan
D. Bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 9)
4. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah...
A. Penetapan
B. Pencalonan
C. Rapat panitia
D. Pemungutan suara
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
5. Menurut Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014, berapa lama masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak pelantikan?
A. 5 tahun
B. 6 tahun
C. 8 tahun
D. 10 tahun
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 39)
6. Kepala Desa dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jika alasan berikut terjadi, kecuali...
A. Meninggal dunia
B. Permintaan sendiri
C. Melanggar peraturan desa
D. Diberhentikan
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 40)
7. Di antara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama...
A. 30 hari
B. 60 hari
C. 25 hari
D. 90 hari
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
8. Berikut ini bukan alasan Kepala Desa berhenti yaitu...
A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan
B. Diberhentikan
C. Meninggal dunia
D. Mengundurkan diri
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
9. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26, dijelaskan bahwa kepala desa wajib...
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
B. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
D. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26)
10. Undang-undang yang mengatur tentang Desa adalah...
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 6 Tahun 2014
C. UU No. 23 Tahun 2014
D. UU No. 5 Tahun 1979
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
11. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, salah satunya adalah...
A. Mengelola sumber daya alam nasional
B. Mengatur pajak daerah
C. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
D. Menetapkan UU Desa
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
12. Pemerintahan desa diatur dalam...
A. Pasal UUD 1945 dan UU Desa
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
C. Peraturan daerah kota
D. Undang-Undang Pajak
Jawaban: A (Sumber: UUD 1945 & UU No. 6 Tahun 2014)
13. Salah satu kewenangan desa berdasarkan skala lokal adalah...
A. Mengelola tambang minyak bumi
B. Membangun bandara internasional
C. Penataan ruang desa
D. Mengatur kebijakan moneter
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
14. Desa adat diakui dalam UU Desa yang memiliki kewenangan khusus untuk...
A. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat
B. Membentuk provinsi baru
C. Menentukan presiden
D. Memungut pajak nasional
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
15. Pembentukan desa baru harus memenuhi persyaratan minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, yaitu...
A. 1 tahun
B. 3 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
16. Penghapusan desa karena peleburan dapat dilakukan apabila...
A. Atas permintaan warga
B. Tidak ada kegiatan pemerintahan dalam 2 tahun
C. Perintah gubernur
D. Terjadi konflik berkepanjangan
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
17. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa, desa dapat diberikan status tertentu seperti desa wisata yang ditetapkan oleh...
A. Kepala desa
B. Bupati/walikota
C. Gubernur
D. Presiden
Jawaban: B (Sumber: PP No. 43 Tahun 2014)
18. Kewajiban kepala desa dalam melaksanakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel berarti...
A. Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
B. Semua informasi harus dirahasiakan
C. Keputusan diambil secara sepihak
D. Anggaran tidak perlu dilaporkan
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
19. Apa yang dimaksud dengan pembangunan desa?
A. Upaya persaingan antardesa dengan desa lain yang dalam hal kemajuan
B. Upaya peningkatan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa
C. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desanya supaya maju
D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
20. Berikut ini adalah pihak yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa yaitu...
A. LPM
B. Pemerintah desa berserta unsur lainnya
C. Masyarakat desa
D. BPD
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
21. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum yang berarti...
A. Keputusan harus cepat
B. Peraturan harus jelas dan konsisten
C. Masyarakat boleh memilih
D. Proses tanpa biaya
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018)
22. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa
B. Pemerintah Kabupaten
C. BPD
D. Masyarakat
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
23. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dapat menjalankan usaha di bidang...
A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat
B. Perbankan nasional
C. Pertambangan minyak
D. Penerbangan
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
24. Penetapan peraturan desa harus melalui proses...
A. Musyawarah Desa dan disetujui oleh Bupati
B. Rapat antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapat persetujuan bersama
C. Penetapan sepihak Kepala Desa
D. Persetujuan Camat
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
25. Peraturan desa ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa bersama BPD
B. Camat
C. Sekretaris Desa
D. Bupati
Jawaban: A (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
26. Musyawarah Desa biasanya diselenggarakan oleh...
A. Kepala Desa
B. Sekdes
C. BPD
D. Camat
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
27. Prinsip pemerintahan desa yang menuntut penyelenggara pemerintahan untuk memiliki kompetensi, kemampuan, dan keahlian adalah asas...
A. Profesionalitas
B. Keterbukaan
C. Akuntabilitas
D. Partisipasi
Jawaban: A (Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018)
28. Asas yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas keputusan dan kebijakan desa adalah asas...
A. Akuntabilitas
B. Keterbukaan
C. Keberagaman
D. Proporsionalitas
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu...
A. UU No. 6 Tahun 2014
B. UU No. 32 Tahun 2004
C. UU No. 22 Tahun 1999
D. UU No. 5 Tahun 1979
Jawaban: A (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024)
30. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, jumlah minimal calon Kepala Desa dalam suatu pemilihan adalah...
A. 1 orang
B. 2 orang
C. 3 orang
D. Tidak ditentukan
Jawaban: B (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 34A ayat 1)
B. Perangkat Desa dan Tugas Pokok Fungsi (20 Soal)
31. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan menetapkan Peraturan Desa adalah...
A. Kewajiban Kepala Desa
B. Hak Kepala Desa
C. Tugas Kepala Desa
D. Wewenang Kepala Desa
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
32. Kepala desa mempunyai hak untuk...
A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta bebas dari KKN
C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
D. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
33. Perangkat desa meliputi...
A. Sekretaris desa, Kepala seksi dan BPD
B. Sekretaris desa, Kepala kewilayahan dan Kepala seksi
C. Sekretaris desa, Kepala seksi dan RT
D. Sekretaris desa, BPD dan LPM
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
34. Dibawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kecuali...
A. Kepala Dusun
B. Kepala seksi
C. Ketua RT.
RW
D. Sekretaris Desa
Jawaban: C (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
35. Perangkat Desa diangkat oleh...
A. Camat
B. Bupati
C. Kepala Desa
D. Sekdes
Jawaban: C (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
36. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap...
A. Triwulan
B. Semester
C. 1 tahun
D. 2 tahun
Jawaban: C (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
37. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah...
A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat
B. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa
C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum
D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
38. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan kependudukan adalah tugas dan fungsi dari...
A. Kepala seksi pelayanan
B. Sekretaris desa
C. Kepala seksi kesejahteraan
D. Kepala seksi pemerintahan
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
39. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu...
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 6 tahun
D. 7 tahun
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
40. Sekretaris Desa adalah Koordinator Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
Maka Sekretaris Desa mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap...
A. Membuat rancangan RAPBDes
B. Memverifikasi administrasi keuangan
C. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
D. Semua jawaban benar
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
41. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas sebagai...
A. Penyeleksian
B. Pengawasan
C. Pembelanjaan
D. Koordinator
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
42. Kaur Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab kepada...
A. Sekretaris Desa
B. Kepala Desa
C. BPD
D. Kasi Pemerintahan
Jawaban: A (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
43. Tugas utama Kaur Tata Usaha dan Umum adalah...
A. Mengelola data kependudukan
B. Mengatur surat-menyurat dan arsip
C. Mengelola pembangunan fisik
D. Menyusun laporan keuangan
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
44. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai...
A. Eksekutif
B. Legislatif desa
C. Yudikatif
D. Pengawasan internal
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
45. Berikut yang bukan termasuk perangkat desa ialah...
A. Sekdes
B. Kasi Kesejahteraan
C. Kaur Tata Usaha
D. Anggota BPD
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
46. Kepala Desa wajib mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan...
A. Keberlanjutan lingkungan hidup
B. Keuntungan ekonomi Desa
C. Dukungan dari pemerintah pusat
D. Pendapatan asli Desa
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
47. Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa merupakan bagian dari kewenangan Kepala Desa untuk...
A. Membina masyarakat Desa
B. Memberdayakan lembaga adat Desa
C. Mengembangkan potensi masyarakat Desa
D. Melestarikan nilai budaya lokal
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
48. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan siapa?
A. Sekretaris Desa
B. Camat atas nama Bupati/Walikota
C. Pendamping Desa
D. Ketua BPD
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
49. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, syarat pendidikan minimal untuk menjadi Perangkat Desa adalah...
A. SD atau sederajat
B. SMP atau sederajat
C. SMA atau sederajat
D. D3 atau sederajat
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 50)
50. Batas usia minimum dan maksimum untuk menjadi Perangkat Desa adalah...
A. 18 - 50 tahun
B. 21 - 40 tahun
C. 20 - 42 tahun
D. 25 - 45 tahun
Jawaban: C (Sumber: PP No. 11 Tahun 2019)
C. Keuangan Desa dan APBDes (15 Soal)
51. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan...
A. Kerja perangkat desa menarik pajak
B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan
C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
D. Pajak dari setiap warga desa
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
52. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaannya ditetapkan dalam...
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan BPD
C. Rembug warga
D. APB Desa
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
53. Urutan yang benar dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah...
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
B. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban, Pelaporan
D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
54. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
Pernyataan bahwa Kepala Desa dapat mengambil alih tugas dari seorang Bendahara Desa menurut anda adalah...
A. Pernyataan tersebut benar karena Kepala Desa mempunyai wewenang tersebut
B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
C. Kedua-duanya benar
D. Kedua-duanya salah
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
55. Dana Desa bersumber dari...
A. PADes
B. APBD
C. APBN
D. Hibah
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
56. APBDes adalah singkatan dari...
A. Anggaran Pengeluaran Belanja Desa
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
C. Anggaran Pembangunan Desa
D. Anggaran Pemerintah Desa
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
57. Program prioritas penggunaan Dana Desa diatur oleh...
A. Permendagri
B. Permendes PDTT
C. PP
D. Perda
Jawaban: B (Sumber: Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2025)
58. Pendapatan Asli Desa (PADes) berasal dari, kecuali...
A. Hasil usaha desa
B. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
C. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
D. Dana transfer dari pemerintah pusat
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
59. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari...
A. APBN
B. APBD Kabupaten/Kota
C. APBD Provinsi
D. Hasil penjualan aset desa
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
60. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat...
A. 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir
B. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
C. 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
D. 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
61. Siapa yang bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan desa?
A. Kepala Desa
B. Sekretaris Desa
C. Kasi Pemerintahan
D. Bendahara Desa
Jawaban: D (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
62. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank merupakan contoh dari...
A. Arsip dinamis
B. Buku administrasi keuangan desa
C. Laporan pertanggungjawaban
D. Peraturan desa
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)
63. Berapa persen minimal penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan menurut Peraturan Desa?
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
Jawaban: B (Sumber: Permendes PDTT No. 5 Tahun 2025)
64. Bantuan keuangan dari provinsi kepada desa digunakan untuk...
A. Gaji perangkat desa
B. Pembangunan fisik skala provinsi
C. Kepentingan tertentu desa
D. Operasional BPD
Jawaban: C (Sumber: PP No. 12 Tahun 2019)
65. Yang dimaksud dengan Siskeudes adalah...
A. Sistem Informasi Surat Desa
B. Sistem Keuangan Desa
C. Sistem Informasi Pembangunan Desa
D. Sistem Kerja Desa
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018)
D. Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan Demokrasi Desa (15 Soal)
66. Pasal 34A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa apabila jumlah calon Kepala Desa hanya satu orang, maka panitia pemilihan wajib memperpanjang pendaftaran selama...
A. 7 hari
B. 10 hari
C. 15 hari
D. 20 hari
Jawaban: C (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 34A)
67. Apabila terdapat perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu paling lama...
A. 7 hari
B. 15 hari
C. 30 hari
D. 60 hari
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
68. Calon Kepala Desa yang terpilih setelah pemungutan suara akan ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa
B. Bupati/Walikota
C. Panitia Pemilihan Kepala Desa
D. Badan Permusyawaratan Desa
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
69. Kampanye yang dilakukan oleh calon Kepala Desa harus sesuai dengan...
A. Keputusan Bupati/Walikota
B. Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku
C. Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa
D. Keputusan Musyawarah Desa
Jawaban: B (Sumber: PKPU No. 5 Tahun 2025)
70. Jika setelah perpanjangan kedua tetap hanya ada satu calon Kepala Desa, maka penetapan dilakukan melalui...
A. Pemilihan ulang
B. Musyawarah untuk mufakat
C. Persetujuan dari Bupati/Walikota
D. Pengundian suara
Jawaban: B (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 34A ayat 4)
71. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan wajib diumumkan kepada masyarakat oleh...
A. Kepala Desa
B. Badan Permusyawaratan Desa
C. Panitia Pemilihan Kepala Desa
D. Pemerintah Kabupaten/Kota
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
72. Keanggotaan BPD diisi oleh...
A. Unsur perangkat desa
B. Perwakilan dari dusun yang dipilih secara musyawarah
C. Tokoh masyarakat yang ditunjuk kepala desa
D. Seluruh kepala keluarga di desa
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
73. Masa jabatan anggota BPD adalah...
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 6 tahun
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
74. Fungsi BPD dalam menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan fungsi...
A. Pengawasan
B. Legislasi desa
C. Anggaran
D. Eksekutif
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
75. BPD dapat mengadakan musyawarah desa untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis.
Yang bukan wewenang BPD adalah...
A. Menggali aspirasi masyarakat
B. Menolak usulan kegiatan pembangunan desa
C. Menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa
D. Memberhentikan Kepala Desa secara sepihak
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
76. Pemberhentian Kepala Desa harus melalui proses persetujuan dari...
A. Bupati/Walikota
B. Camat
C. BPD
D. Menteri Dalam Negeri
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
77. Tata cara pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam...
A. Peraturan Desa
B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Bupati
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
78. Dana kampanye calon Kepala Desa bersumber dari...
A. APBDes
B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
C. APBN
D. APBD Provinsi
Jawaban: B (Sumber: PKPU No. 5 Tahun 2025)
79. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara...
A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
B. Tertutup dengan perwakilan
C. Diwakili oleh ketua RT
D. Aklamasi tanpa pemungutan suara
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
80. Apabila dalam pemilihan Kepala Desa tidak ada satupun calon yang memenuhi syarat, maka penjabat kepala desa diangkat oleh...
A. Bupati/Walikota
B. Menteri Dalam Negeri
C. DPRD Kabupaten
D. Camat setempat
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
E. Pancasila dan UUD 1945 (10 Soal)
81. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
A. Dasar Negara
B. Dasar Kenegaraan
C. Dasar Beragama
D. Dasar Ketatanegaraan
Jawaban: A (Sumber: Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
82. Sila yang menekankan persatuan Indonesia adalah...
A. Sila pertama
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
Jawaban: C (Sumber: Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
83. Penerapan Pancasila dalam peraturan desa terlihat pada...
A. Larangan merokok
B. Musyawarah desa
C. Upacara adat
D. Pemeliharaan taman
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
84. Fungsi UUD 1945 bagi pemerintahan adalah...
A. Panduan moral
B. Dasar hukum dan aturan penyelenggaraan negara
C. Buku sejarah
D. Buku olahraga
Jawaban: B (Sumber: UUD 1945)
85. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang...
A. Kewarganegaraan
B. Perekonomian nasional dan kekayaan alam
C. Pendidikan
D. Kesehatan
Jawaban: B (Sumber: UUD 1945 Pasal 33)
86. Amandemen UUD 1945 dilakukan pada periode...
A. Setelah kemerdekaan
B. Sebelum proklamasi
C. Setelah reformasi 1998
D. Pada masa kolonial
Jawaban: C (Sumber: Sejarah Amandemen UUD 1945)
87. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah...
A. MPR
B. MA
C. MK
D. DPR
Jawaban: C (Sumber: UUD 1945 Pasal 24C)
88. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang...
A. Pemerintahan daerah dan pengakuan masyarakat adat
B. Hak atas pendidikan
C. Perekonomian nasional
D. Pertahanan dan keamanan
Jawaban: A (Sumber: UUD 1945 Pasal 18B)
89. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh...
A. Presiden
B. DPR dan MPR
C. MA dan MK
D. DPD dan KPU
Jawaban: C (Sumber: UUD 1945)
90. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa...
A. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Negara menjamin kebebasan berpendapat
C. Negara menjamin hak pendidikan
D. Negara menjaga keamanan
Jawaban: A (Sumber: UUD 1945 Pasal 29)
F. Administrasi dan Kemampuan Umum (10 Soal)
91. Dalam administrasi pemerintahan desa, arsip surat keluar disimpan pada...
A. Buku kas umum
B. Buku agenda surat keluar
C. Buku inventaris
D. Buku tamu
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 47 Tahun 2021)
92. Arsip yang masih digunakan disebut arsip...
A. Dinamis
B. Statis
C. Vital
D. Inaktif
Jawaban: A (Sumber: UU No. 43 Tahun 2009)
93. Surat yang dibuat oleh suatu instansi dan dikirimkan ke pihak lain disebut surat...
A. Masuk
B. Keluar
C. Dinas
D. Pribadi
Jawaban: B (Sumber: Pedoman Umum Tata Naskah Dinas)
94. Lembaga yang berfungsi menetapkan undang-undang adalah...
A. Presiden
B. DPR
C. MA
D. KPU
Jawaban: B (Sumber: UUD 1945)
95. UUD 1945 pernah mengalami amandemen sebanyak...
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali
Jawaban: C (Sumber: Sejarah Amandemen UUD 1945)
96. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah...
A. UUD 1945
B. UU
C. Perda
D. Peraturan pemerintah
Jawaban: A (Sumber: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan)
97. Presiden dan wakil presiden dipilih secara...
A. Langsung oleh rakyat
B. Dipilih oleh MPR
C. Ditunjuk oleh DPR
D. Ditentukan oleh partai
Jawaban: A (Sumber: UUD 1945)
98. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun...
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
Jawaban: B (Sumber: Sejarah Amandemen UUD 1945)
99. Lembaga yang menyusun RUU APBN bersama pemerintah adalah...
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. BPK
Jawaban: B (Sumber: UUD 1945)
100. Contoh perilaku sila keempat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah...
A. Gotong royong membangun balai desa
B. Mengadakan pesta pribadi
C. Membuat patung
D. Menyanyi di rumah
Jawaban: A (Sumber: Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
100 soal ini mencakup berbagai materi yang paling banyak muncul dalam seleksi tes perangkat desa 2025-2026.
Kategori soal mencakup Pemerintahan Desa dan UU Desa (30 soal), Perangkat Desa dan Tugas Pokok Fungsi (20 soal), Keuangan Desa dan APBDes (15 soal), Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan Demokrasi Desa (15 soal), Pancasila dan UUD 1945 (10 soal), serta Administrasi dan Kemampuan Umum (10 soal).
Tips Agar Lolos Seleksi:
-
Pahami betul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa karena ini adalah dasar hukum terbaru untuk seleksi saat ini.
-
Pelajari Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang mengatur secara detail tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
-
Latih kemampuan administrasi dasar, termasuk pemahaman tentang tata naskah dinas, pengelolaan arsip, dan surat-menyurat.
-
Pahami konsep keuangan desa mulai dari perencanaan (RKPDes, APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan kumpulan materi dari berbagai sumber referensi resmi dan contoh soal tes perangkat desa yang telah diujikan di beberapa daerah pada tahun 2025.
Kumpulan soal ini bersifat sebagai bahan latihan mandiri dan tidak mewakili soal yang akan keluar dalam ujian sesungguhnya di wilayah tertentu.
Calon peserta seleksi tetap harus mempelajari regulasi terbaru di daerah masing-masing.***
