16. Penghapusan desa karena peleburan dapat dilakukan apabila...
A. Atas permintaan warga
B. Tidak ada kegiatan pemerintahan dalam 2 tahun
C. Perintah gubernur
D. Terjadi konflik berkepanjangan
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
17. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa, desa dapat diberikan status tertentu seperti desa wisata yang ditetapkan oleh...
A. Kepala desa
B. Bupati/walikota
C. Gubernur
D. Presiden
Jawaban: B (Sumber: PP No. 43 Tahun 2014)
18. Kewajiban kepala desa dalam melaksanakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel berarti...
A. Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
B. Semua informasi harus dirahasiakan
C. Keputusan diambil secara sepihak
D. Anggaran tidak perlu dilaporkan
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
19. Apa yang dimaksud dengan pembangunan desa?
A. Upaya persaingan antardesa dengan desa lain yang dalam hal kemajuan
B. Upaya peningkatan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa
C. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desanya supaya maju
D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
20. Berikut ini adalah pihak yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa yaitu...
A. LPM
B. Pemerintah desa berserta unsur lainnya
C. Masyarakat desa
D. BPD
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
21. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum yang berarti...
A. Keputusan harus cepat
B. Peraturan harus jelas dan konsisten
C. Masyarakat boleh memilih
D. Proses tanpa biaya
Jawaban: B (Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018)
22. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa
B. Pemerintah Kabupaten
C. BPD
D. Masyarakat
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
23. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dapat menjalankan usaha di bidang...
A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat
B. Perbankan nasional
C. Pertambangan minyak
D. Penerbangan
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
24. Penetapan peraturan desa harus melalui proses...
A. Musyawarah Desa dan disetujui oleh Bupati
B. Rapat antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapat persetujuan bersama
C. Penetapan sepihak Kepala Desa
D. Persetujuan Camat
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
25. Peraturan desa ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa bersama BPD
B. Camat
C. Sekretaris Desa
D. Bupati
Jawaban: A (Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015)
26. Musyawarah Desa biasanya diselenggarakan oleh...
A. Kepala Desa
B. Sekdes
C. BPD
D. Camat
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
27. Prinsip pemerintahan desa yang menuntut penyelenggara pemerintahan untuk memiliki kompetensi, kemampuan, dan keahlian adalah asas...
A. Profesionalitas
B. Keterbukaan
C. Akuntabilitas
D. Partisipasi
Jawaban: A (Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018)
28. Asas yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas keputusan dan kebijakan desa adalah asas...
A. Akuntabilitas
B. Keterbukaan
C. Keberagaman
D. Proporsionalitas
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu...
A. UU No. 6 Tahun 2014
B. UU No. 32 Tahun 2004
C. UU No. 22 Tahun 1999
D. UU No. 5 Tahun 1979
Jawaban: A (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024)
